Pansus Nilai OTT Merupakan Upaya KPK Imbangi Opini Publik
Rabu, 30 Agustus 2017 - 11:53 WIB
Pansus Nilai OTT Merupakan Upaya KPK Imbangi Opini Publik
A
A
A
JAKARTA - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini dinilai sebagai upaya lembaga antikorupsi itu untuk mengimbangi opini masyarakat terhadap peristiwa di panitia khusus (pansus) hak angket DPR.
Salah satu contoh, OTT terhadap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno pada Selasa 29 Agustus 2017 malam, ketika Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman menghadiri rapat dengar pendapat bersama pansus angket.
"Menurut saya ini mengimbangkan opini publik," kata Anggota Pansus Angket DPR terhadap KPK Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, penilaiannya itu dari sudut pandang politik. "Setiap ada peristiwa pasti ada OTT. Menurut saya ini keseimbangan, mereka menjaga itu," papar ketua komisi III DPR ini.
(Baca juga: Kronologi Penangkapan Wali Kota Tegal)
Contoh lainnya kata dia, OTT KPK terhadap panitera pengganti di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) pada Senin 21 Agustus 2017.
OTT itu terjadi saat mantan Hakim Pengawas PN Jakarta Pusat Syarifuddin Umar mendatangi PN Jaksel untuk menerima pembayaran ganti rugi dari KPK sebesar Rp100 juta, terkait penyalahan prosedur dalam OTT kasus suap PT Skycamping Indonesia pada 2012.
"Ketika ada hakim yang menerima pergantian dari KPK di selatan, OTT di selatan. Biasalah itu," ungkap politikus Partai Golkar ini.
Salah satu contoh, OTT terhadap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno pada Selasa 29 Agustus 2017 malam, ketika Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman menghadiri rapat dengar pendapat bersama pansus angket.
"Menurut saya ini mengimbangkan opini publik," kata Anggota Pansus Angket DPR terhadap KPK Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2017).
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, penilaiannya itu dari sudut pandang politik. "Setiap ada peristiwa pasti ada OTT. Menurut saya ini keseimbangan, mereka menjaga itu," papar ketua komisi III DPR ini.
(Baca juga: Kronologi Penangkapan Wali Kota Tegal)
Contoh lainnya kata dia, OTT KPK terhadap panitera pengganti di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) pada Senin 21 Agustus 2017.
OTT itu terjadi saat mantan Hakim Pengawas PN Jakarta Pusat Syarifuddin Umar mendatangi PN Jaksel untuk menerima pembayaran ganti rugi dari KPK sebesar Rp100 juta, terkait penyalahan prosedur dalam OTT kasus suap PT Skycamping Indonesia pada 2012.
"Ketika ada hakim yang menerima pergantian dari KPK di selatan, OTT di selatan. Biasalah itu," ungkap politikus Partai Golkar ini.
(maf)
