Indonesia Dorong Penanganan TPPO dengan Pendekatan HAM
Selasa, 29 Agustus 2017 - 18:31 WIB
Indonesia Dorong Penanganan TPPO dengan Pendekatan HAM
A
A
A
YOGYAKARTA - Sejumlah Negara-negara ASEAN berkumpul di Yogyakarta dalam pertemuan lintas sektoral untuk membahas tindak pidana Perdagangan orang (TPPO). Indonesia akan mendorong pemberantasan dengan kerja sama lintas sektoral dan ramah dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Ke depan, Yogyakarta dan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur akan dijadikan pilot project dalam pencegahan, hingga penanganan korban TPPO.
“Kita (Indonesia) mendorong kerja sama lintas sektoral dan lintas batas yang ramah HAM dalam pemberantasan TPPO,” ujar Dinna Wisnu, Wakil Indonesia untuk Komisi Antar pemerintagh Asean tentang HAM (AICHR- ASEAN Intergovernment Commiission on Human Right) di sela pembukaan AICHR di Hyatt Hotel, Yogyakarta, Selasa (29/8/2017).
Pemberantasan dengan pendekatan HAM, kata dia sangat mungkin diwujudkan. Hampir semua negara memiliki komitmen dan kontribusi memberantas TPPO dengan pendekatan ini. Diharapkan melalui pertemuan ini nantinya akan ada masukan dan hasil diskusi untuk dibuat opsi dalam implementasi Konvensi Asean untuk TPPO (ACTIP).
Indonesia, masih menjadi dengan negara kasus TPPO terbesar di ASEAN disusul Filipina dan Thailand. Ini tidak lepas dari jumlah penduduknya yang memang cukup besar. Selain itu penegakan hukum juga maish sangat lemah.
Apalagi kasus yang terjadi di perbatasan akan sulit mewujudkan penanganan hukumnya. Namun dengan pertemuan ini, diharapkan akan memiliki sistem penegakan hukum lintas batas.
Dikatakannya, kawasan ASEAN tidak lagi menjadi tempat transit dan menerima korban. Namun, ASEAN menjadi negara pengirim yang banyak melibatkan pelaku dari kawasan ini sendiri. Bahkan, dalam rekrutmen korban kerap melibatkan pihak yang memiliki kepercayaan tinggi di masyarakat.
“Penegakan hukum telah menjadi celah, makanya semua negara harus bertindak bersama,” tuturnya.
Di Indonesia, kasus TPPO banyak terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY hingga NTT. Kawasan perbatasan merupakan daerah yang paling rawan. Termasuk daerah yang menjadi tujuan wisata seperti di Yogyakarta.
Untuk itulah nantinya akan dibuat dua kabupaten yang menjadi pilot project dalam pencegahan dan penanganan di Yogyakarta dan Trenggalek. “ASEAN butuh model dan kita pilih Yogyakarta dan Trenggalek,” tutupnya.
“Kita (Indonesia) mendorong kerja sama lintas sektoral dan lintas batas yang ramah HAM dalam pemberantasan TPPO,” ujar Dinna Wisnu, Wakil Indonesia untuk Komisi Antar pemerintagh Asean tentang HAM (AICHR- ASEAN Intergovernment Commiission on Human Right) di sela pembukaan AICHR di Hyatt Hotel, Yogyakarta, Selasa (29/8/2017).
Pemberantasan dengan pendekatan HAM, kata dia sangat mungkin diwujudkan. Hampir semua negara memiliki komitmen dan kontribusi memberantas TPPO dengan pendekatan ini. Diharapkan melalui pertemuan ini nantinya akan ada masukan dan hasil diskusi untuk dibuat opsi dalam implementasi Konvensi Asean untuk TPPO (ACTIP).
Indonesia, masih menjadi dengan negara kasus TPPO terbesar di ASEAN disusul Filipina dan Thailand. Ini tidak lepas dari jumlah penduduknya yang memang cukup besar. Selain itu penegakan hukum juga maish sangat lemah.
Apalagi kasus yang terjadi di perbatasan akan sulit mewujudkan penanganan hukumnya. Namun dengan pertemuan ini, diharapkan akan memiliki sistem penegakan hukum lintas batas.
Dikatakannya, kawasan ASEAN tidak lagi menjadi tempat transit dan menerima korban. Namun, ASEAN menjadi negara pengirim yang banyak melibatkan pelaku dari kawasan ini sendiri. Bahkan, dalam rekrutmen korban kerap melibatkan pihak yang memiliki kepercayaan tinggi di masyarakat.
“Penegakan hukum telah menjadi celah, makanya semua negara harus bertindak bersama,” tuturnya.
Di Indonesia, kasus TPPO banyak terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY hingga NTT. Kawasan perbatasan merupakan daerah yang paling rawan. Termasuk daerah yang menjadi tujuan wisata seperti di Yogyakarta.
Untuk itulah nantinya akan dibuat dua kabupaten yang menjadi pilot project dalam pencegahan dan penanganan di Yogyakarta dan Trenggalek. “ASEAN butuh model dan kita pilih Yogyakarta dan Trenggalek,” tutupnya.
(dam)
