Penggeledahan di Malang, KPK Masih Rahasiakan Tersangka
Kamis, 10 Agustus 2017 - 11:09 WIB
Penggeledahan di Malang, KPK Masih Rahasiakan Tersangka
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sejumlah tersangka dari unsur legislatif, pemerintah kota dan swasta di Kota Malang, Jawa Timur. Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian penggeledahan yang dilakukan tim KPK di Kota Malang kemarin.
Meski telah menetapkan sejumlah tersangka, juru bicara KPK, Febri Diansyah belum membeberkan nama-nama dan kasus yang tengah diselidiki KPK di Kota Malang. Alasannya hingga kini tim KPK masih melakukan kegiatan penyidikan di lapangan.
"Kegiatan di lapangan masih dilakukan sehingga informasi yang lebih spesifik terkait nama para tersangka dan kasusnya belum dapat kami ungkapkan. Namun dalam waktu dekat tentu akan diinformasikan pada publik," ujar Febri melalui keterangan tertulis, Kamis (10/8/2017). (Baca: KPK Sita Sejumlah Barang dari Penggeledahan Balai Kota Malang)
Berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan KPK di Malang, disita sejumlah dokumen terkait APBD dan proyek yang sedang didalami dalam penyidikan. KPK juga menyita barang bukti elektronik berupa HP sejumlah pejabat yang terkait dengan kebutuhan pembuktian.
Meski telah menetapkan sejumlah tersangka, juru bicara KPK, Febri Diansyah belum membeberkan nama-nama dan kasus yang tengah diselidiki KPK di Kota Malang. Alasannya hingga kini tim KPK masih melakukan kegiatan penyidikan di lapangan.
"Kegiatan di lapangan masih dilakukan sehingga informasi yang lebih spesifik terkait nama para tersangka dan kasusnya belum dapat kami ungkapkan. Namun dalam waktu dekat tentu akan diinformasikan pada publik," ujar Febri melalui keterangan tertulis, Kamis (10/8/2017). (Baca: KPK Sita Sejumlah Barang dari Penggeledahan Balai Kota Malang)
Berdasarkan hasil penggeledahan yang dilakukan KPK di Malang, disita sejumlah dokumen terkait APBD dan proyek yang sedang didalami dalam penyidikan. KPK juga menyita barang bukti elektronik berupa HP sejumlah pejabat yang terkait dengan kebutuhan pembuktian.
(kur)
