Pekan Depan PKS Laporkan Victor Laiskodat ke Polisi dan MKD DPR
Jum'at, 04 Agustus 2017 - 16:42 WIB
Pekan Depan PKS Laporkan Victor Laiskodat ke Polisi dan MKD DPR
A
A
A
JAKARTA - Pidato provokatif Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Bungtilu Laiskodat di acara deklarasi calon bupati Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 1 Agustus 2017, berbuntut panjang.
Pasalnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal melaporkan Victor Laiskodat ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sekaligus ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri pada Senin 7 Agustus 2017 mendatang.
"Sebagai bagian dari masyarakat yang menghormati dan taat hukum, DPP PKS akan menyampaikan laporan pidana ke Mabes Polri dan pengaduan ke MKD DPR pada Senin 7 Agustus 2017," kata Ketua Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP PKS Zainudin Paru di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2017).
Sebab, orasi politik Victor Laiskodat itu dianggap masuk kategori ujaran kebencian dan ajakan permusuhan yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Selain itu pernyataan Victor dianggap mengusik kebersamaan dan kedamaian di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Paru menjelaskan, ujaran permusuhan dan kebencian itu setidaknya dapat dijerat dengan Pasal 156 KUHP.
"Bahwa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Sikap yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota dewan apalagi sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR," tuturnya.
(Baca juga: Demokrat Sebut Provokasi Pidato Politikus Nasdem Berbahaya)
Dalam pidatonya, Victor menyebut Partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS mendukung kelompok yang ingin membuat negara ini berbentuk khilafah. Celakanya kata Victor, partai-partai pendukung khilafah ada juga di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Keempat partai itu dikatakan Victor mendukung ekstremis tumbuh di NTT. Victor juga menyebut, pada situasi nasional keempat partai ini mendukung kaum intoleran.
Victor mengatakan, di negara khilafah tidak boleh ada perbedaan, semua orang harus salat. Hal itu terungkap dari video penggalan pidato Viktor di NTT yang tersebar di media sosial (medsos).
Pasalnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal melaporkan Victor Laiskodat ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sekaligus ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri pada Senin 7 Agustus 2017 mendatang.
"Sebagai bagian dari masyarakat yang menghormati dan taat hukum, DPP PKS akan menyampaikan laporan pidana ke Mabes Polri dan pengaduan ke MKD DPR pada Senin 7 Agustus 2017," kata Ketua Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP PKS Zainudin Paru di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2017).
Sebab, orasi politik Victor Laiskodat itu dianggap masuk kategori ujaran kebencian dan ajakan permusuhan yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Selain itu pernyataan Victor dianggap mengusik kebersamaan dan kedamaian di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Paru menjelaskan, ujaran permusuhan dan kebencian itu setidaknya dapat dijerat dengan Pasal 156 KUHP.
"Bahwa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Sikap yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota dewan apalagi sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR," tuturnya.
(Baca juga: Demokrat Sebut Provokasi Pidato Politikus Nasdem Berbahaya)
Dalam pidatonya, Victor menyebut Partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS mendukung kelompok yang ingin membuat negara ini berbentuk khilafah. Celakanya kata Victor, partai-partai pendukung khilafah ada juga di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Keempat partai itu dikatakan Victor mendukung ekstremis tumbuh di NTT. Victor juga menyebut, pada situasi nasional keempat partai ini mendukung kaum intoleran.
Victor mengatakan, di negara khilafah tidak boleh ada perbedaan, semua orang harus salat. Hal itu terungkap dari video penggalan pidato Viktor di NTT yang tersebar di media sosial (medsos).
(maf)
