Demokrat Sebut Pidato Provokatif Politikus Nasdem Berbahaya
Jum'at, 04 Agustus 2017 - 15:42 WIB
Demokrat Sebut Pidato Provokatif Politikus Nasdem Berbahaya
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat merupakan salah satu partai politik (parpol) yang dirugikan oleh pidato Ketua Fraksi Partai Nasdem, Victor Bungtilu Laiskodat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Maka itu, Partai Demokrat ikut memprotes pidato Victor tersebut.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, persekusi politik adalah aksi atau perbuatan buruk pada orang atau kelompok yang didasari kebencian akibat perbedaan politik.
"Tujuannya menghalangi korban berpartisipasi penuh dan bebas dalam kehidupan politik," ujar Rachland dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/8/2017).
Rachland mengungkapkan, kecemasan kalangan kritis bahwa Perppu Ormas dapat membuka kotak pandora persekusi politik kian mendekati kenyataan. Kata dia, di NTT kemarin empat partai politik non-pemerintah, Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN menjadi sasaran persekusi politik yang dilancarkan elite Nasdem sebagai partai pendukung Pemerintah.
"Dikatakan, empat partai harus dihabisi di bumi NTT layaknya dulu PKI dihabisi. Alasannya, empat partai menolak Perppu Ormas dan penolakan ini telah disamakan dengan dukungan pada sikap intoleran dan anti-Pancasila," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam konteks kontestasi Pilkada NTT yang sudah di depan pintu, itu bisa diartikan suatu hasutan pada rakyat NTT untuk mendiskriminasi hak dan kebebasan politik kader dari empat partai tersebut.
"Lebih jauh, provokasi itu berbahaya karena membangun kesalahpahaman yang dapat memicu konflik agama di NTT," ujarnya.
(Baca juga: Protes Pidato Politikus Nasdem, PKS Tempuh Jalur Hukum)
Lagi pula lanjut dia, perlu diketahui bahwa sampai hari ini Presiden Jokowi belum mengajukan Perppu Ormas ke DPR untuk dimintai persetujuan.
Dengan kata lain, sambung dia, partai-partai politik di DPR belum memiliki sikap resmi terhadap Perppu tersebut. "Maka tudingan bahwa empat partai tersebut menolak Perppu Ormas adalah non-faktual," tegasnya.
Kendati demikian, diakuinya bahwa kader Demokrat memiliki pandangan kritis terhadap Perppu Ormas. "Namun, seperti akan diurai di bawah, kritisisme itu sama sekali tak mungkin dan tak bisa disimpulkan sebagai dukungan pada ekstremisme," tuturnya.
Partai Demokrat adalah partai inklusif yang berdasar Pancasila. Kata dia, trilogi perjuangan partainya adalah demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan.
"Praktis politik partai kami berada dalam wawasan nasionalisme, humanisme, dan pluralisme. Semua itu dinyatakan dalam manifesto politik Partai Demokrat," imbuhnya.
Dengan demikian sambung Rachland, Demokrat terikat dan setia pada Pancasila. "Kami meyakini Pancasila adalah kesepakatan bangsa yang tepat dan final untuk menata dan menjaga kehidupan kita bersama sebagai bangsa," ungkapnya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, persekusi politik adalah aksi atau perbuatan buruk pada orang atau kelompok yang didasari kebencian akibat perbedaan politik.
"Tujuannya menghalangi korban berpartisipasi penuh dan bebas dalam kehidupan politik," ujar Rachland dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/8/2017).
Rachland mengungkapkan, kecemasan kalangan kritis bahwa Perppu Ormas dapat membuka kotak pandora persekusi politik kian mendekati kenyataan. Kata dia, di NTT kemarin empat partai politik non-pemerintah, Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN menjadi sasaran persekusi politik yang dilancarkan elite Nasdem sebagai partai pendukung Pemerintah.
"Dikatakan, empat partai harus dihabisi di bumi NTT layaknya dulu PKI dihabisi. Alasannya, empat partai menolak Perppu Ormas dan penolakan ini telah disamakan dengan dukungan pada sikap intoleran dan anti-Pancasila," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam konteks kontestasi Pilkada NTT yang sudah di depan pintu, itu bisa diartikan suatu hasutan pada rakyat NTT untuk mendiskriminasi hak dan kebebasan politik kader dari empat partai tersebut.
"Lebih jauh, provokasi itu berbahaya karena membangun kesalahpahaman yang dapat memicu konflik agama di NTT," ujarnya.
(Baca juga: Protes Pidato Politikus Nasdem, PKS Tempuh Jalur Hukum)
Lagi pula lanjut dia, perlu diketahui bahwa sampai hari ini Presiden Jokowi belum mengajukan Perppu Ormas ke DPR untuk dimintai persetujuan.
Dengan kata lain, sambung dia, partai-partai politik di DPR belum memiliki sikap resmi terhadap Perppu tersebut. "Maka tudingan bahwa empat partai tersebut menolak Perppu Ormas adalah non-faktual," tegasnya.
Kendati demikian, diakuinya bahwa kader Demokrat memiliki pandangan kritis terhadap Perppu Ormas. "Namun, seperti akan diurai di bawah, kritisisme itu sama sekali tak mungkin dan tak bisa disimpulkan sebagai dukungan pada ekstremisme," tuturnya.
Partai Demokrat adalah partai inklusif yang berdasar Pancasila. Kata dia, trilogi perjuangan partainya adalah demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan.
"Praktis politik partai kami berada dalam wawasan nasionalisme, humanisme, dan pluralisme. Semua itu dinyatakan dalam manifesto politik Partai Demokrat," imbuhnya.
Dengan demikian sambung Rachland, Demokrat terikat dan setia pada Pancasila. "Kami meyakini Pancasila adalah kesepakatan bangsa yang tepat dan final untuk menata dan menjaga kehidupan kita bersama sebagai bangsa," ungkapnya.
(maf)
