Jokowi Minta Hutan Primer Beri Keuntungan kepada Rakyat

Rabu, 02 Agustus 2017 - 12:55 WIB
Jokowi Minta Hutan Primer...
Jokowi Minta Hutan Primer Beri Keuntungan kepada Rakyat
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar moratorium hutan gambut harus berdasarkan evaluasi atau corrective action yang tepat. Maka itu, Jokowi meminta koreksi tersebut dilakukan secara langsung di lapangan.

‎"Senang karena lapangannya sedikit hasil sudah kelihatan, tapi saya ingin konkret hasil yang besar," ujar Jokowi dalam sambutan Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2017 di Kantor Kementerian LHK, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Jokowi berpesan kepada semua pihak agar penjagaan hutan primer dilakukan secara nyata. Ia mengaku tidak ingin pengelolaan hutan di Indonesia tak memberikan keuntungan kepada rakyat.

Kembali lagi Jokowi mengingatkan agar Indonesia mau mencontoh Swedia dan Finlandia yang menjadikan sumber hutan sebagai kemakmuran rakyat. Sebaliknya, kata Jokowi, di dalam negeri pihak Perhutani tidak cermat dalam mengelola hutan yang ada. Sebagai contoh, hutan Jati yang seharusnya memakmurkan masyarakat sekitar, justru masyarakatnya masih hidup miskin.

"Itu yang harus dikoreksi besar-besarnya. Hutan jati memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi lingkungan. Saya enggak usah ngomong karena saudara-saudara tahu apa yang harus dilakukan," pungkasnya.
(kri)
Berita Terkait
Dewan Kehutanan Nasional...
Dewan Kehutanan Nasional Diharapkan Jaga Sinergi dengan Pemerintah
Pesan Menteri LHK untuk...
Pesan Menteri LHK untuk Para Insinyur Teknik Kehutanan
Menteri LHK Sebut Presiden...
Menteri LHK Sebut Presiden Setuju Segera Diatur tentang NEK
KLHK Tingkat Kemampuan...
KLHK Tingkat Kemampuan Tenaga SAR
Menteri LHK Minta Kebun...
Menteri LHK Minta Kebun Bibit di Hulu DAS Diperluas demi Menjaga Mata Air
Pemulihan Ekonomi Tidak...
Pemulihan Ekonomi Tidak Akan Berhasil Tanpa Investasi ke Alam
Berita Terkini
Hari Mangrove Sedunia,...
Hari Mangrove Sedunia, Pemerintah dan APHI Dorong Pengelolaan Berkelanjutan
Prabowo Bentuk 7 Kejari...
Prabowo Bentuk 7 Kejari Baru Lewat Perpres 40 Tahun 2026, Raja Ampat hingga Pangandaran Masuk Daftar
Indonesia Dorong Dewan...
Indonesia Dorong Dewan Keamanan PBB Perkuat Pencegahan Konflik-ASEAN dan Jadi Mitra Perdamaian
Penanganan Kasus Febrie...
Penanganan Kasus Febrie Momentum Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
30 Tahun Kudatuli, PDIP...
30 Tahun Kudatuli, PDIP Pentaskan Ulang Tragedi Berdarah Penyerbuan Kantor PDI
Jubir Otorita IKN Troy...
Jubir Otorita IKN Troy Pantouw Dimakamkan di TPU Tanah Kusir Besok
Infografis
Para Guru Besar Minta...
Para Guru Besar Minta Audit Investigasi Bansos Jokowi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved