Jokowi: Tak Ada Toleransi Praktik Korupsi dalam Pengadaan Alutsista
Rabu, 26 Juli 2017 - 16:42 WIB
Jokowi: Tak Ada Toleransi Praktik Korupsi dalam Pengadaan Alutsista
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, saat ini banyak tawaran dari negara luar mengenai kerja sama alutsista. Menurutnya, tawaran kerja sama itu seperti transfer teknologi yang memungkinkan atas hak cipta baru dimiliki industri nasional sampai dengan realokasi fasilitas produksi dari negara produsen alutsista ke Indonesia.
"Tawaran-tawan tersebut harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru menuju kemandirian pemenuhan alat kebutuhan pertahanan dan keamanan dan terobosan itu harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Selain itu, Jokowi melanjutkan bahwa pengadaan alutsista harus memperlihatkan kedekatan dalam hidup. Ia tidak lagi ingin Indonesia membeli pesawat tempur tanpa memperkirakan biaya hidup alutsista tersebut hingga 20 tahun ke depan.
Terkait hal ini, Jokowi menegaskan agar pengadaan alutsista mengedepankan proses G to G, di mana pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Tidak ada lagi toleransi terhadap praktik-praktik korupsi dan mark up, dan saya peringatkan juga bahwa peralatan ini dibeli dari uang rakyat untuk bisa digunakan oleh TNI, dan untuk melindungi rakyat bangsa dan negara dari pada bentuk ancaman yang ada," tandasnya.
"Tawaran-tawan tersebut harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru menuju kemandirian pemenuhan alat kebutuhan pertahanan dan keamanan dan terobosan itu harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Selain itu, Jokowi melanjutkan bahwa pengadaan alutsista harus memperlihatkan kedekatan dalam hidup. Ia tidak lagi ingin Indonesia membeli pesawat tempur tanpa memperkirakan biaya hidup alutsista tersebut hingga 20 tahun ke depan.
Terkait hal ini, Jokowi menegaskan agar pengadaan alutsista mengedepankan proses G to G, di mana pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Tidak ada lagi toleransi terhadap praktik-praktik korupsi dan mark up, dan saya peringatkan juga bahwa peralatan ini dibeli dari uang rakyat untuk bisa digunakan oleh TNI, dan untuk melindungi rakyat bangsa dan negara dari pada bentuk ancaman yang ada," tandasnya.
(kri)
