Pengurus DPD Golkar Minta DPP Bela Setya Novanto
Pengurus DPD Golkar Minta DPP Bela Setya Novanto
A
A
A
JAKARTA - Para ketua DPD I Partai Golkar menggelar pertemuan dengan DPP Partai Golkar di Hotel Sultan, Jumat, 21 Juli 2017 malam. Tiga agenda utama dibahas dalam pertemuan yang digelar secara tertutup itu.
Di antaranya, merespons penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka, pemaparan kebijakan Partai Golkar dalam merespon kebijakan terkini, salah satunya ditetapkannya Undang-Undang Pemilu, serta konsolidasi menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Ada 32 ketua DPD I Golkar hadir, hanya dua yang berhalangan (hadir)," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Sabtu (22/7/2017).
Idrus menuturkan, dari tiga agenda di atas, agenda terkait respons terhadap penetapan Novanto sebagai tersangka paling banyak dibahas.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae mengatakan, strategi untuk menghadapi persoalan hukum Novanto perlu segera dirumuskan oleh DPP Partai Golkar.
"Sejak Pak Novanto ditetapkan sebagai tersangka, kami seluruh DPD I berkomunikasi dan meminta dipertemukan dengan DPP. Kami mendorong DPP segera merumuskan langkah hukum dalam rangka pembelaan terhadap Novanto," kata Ridwan.
Sekadar informasi, sejak 17 Juli 2017, Setya Novanto menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang saat ini sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di antaranya, merespons penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka, pemaparan kebijakan Partai Golkar dalam merespon kebijakan terkini, salah satunya ditetapkannya Undang-Undang Pemilu, serta konsolidasi menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Ada 32 ketua DPD I Golkar hadir, hanya dua yang berhalangan (hadir)," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Sabtu (22/7/2017).
Idrus menuturkan, dari tiga agenda di atas, agenda terkait respons terhadap penetapan Novanto sebagai tersangka paling banyak dibahas.
Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae mengatakan, strategi untuk menghadapi persoalan hukum Novanto perlu segera dirumuskan oleh DPP Partai Golkar.
"Sejak Pak Novanto ditetapkan sebagai tersangka, kami seluruh DPD I berkomunikasi dan meminta dipertemukan dengan DPP. Kami mendorong DPP segera merumuskan langkah hukum dalam rangka pembelaan terhadap Novanto," kata Ridwan.
Sekadar informasi, sejak 17 Juli 2017, Setya Novanto menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang saat ini sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
(dam)
Explore More