Dua Terdakwa Perkara E-KTP Divonis Tujuh dan Lima Tahun Penjara
Kamis, 20 Juli 2017 - 14:04 WIB
Dua Terdakwa Perkara E-KTP Divonis Tujuh dan Lima Tahun Penjara
A
A
A
JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis masing-masing tujuh tahun dan lima tahun penjara bagi Irman dan Sugiharto, dua terdakwa kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Irman dan Sugiharto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dalam pengadaan e-KTP.
Ketua Majelis Hakim John Halasan Butarbutar juga mewajibkan keduanya membayar denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan untuk Irman danRp 400 juta subsider enam bulan kurungan untuk Sugiharto.
"Irman dan Sugiharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi bersama-sama," kata John saat membacakan vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).
Dalam vonisnya, hakim menyebut Irman dan Sugiharto telah menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
Dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri itu terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Irman dan Sugiharto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dalam pengadaan e-KTP.
Ketua Majelis Hakim John Halasan Butarbutar juga mewajibkan keduanya membayar denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan untuk Irman danRp 400 juta subsider enam bulan kurungan untuk Sugiharto.
"Irman dan Sugiharto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi bersama-sama," kata John saat membacakan vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).
Dalam vonisnya, hakim menyebut Irman dan Sugiharto telah menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.
Dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri itu terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(dam)
