Setya Novanto Tersangka, Dukungan Golkar ke Jokowi Tidak Berubah
Selasa, 18 Juli 2017 - 10:42 WIB
Setya Novanto Tersangka, Dukungan Golkar ke Jokowi Tidak Berubah
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011-2012.
Lalu bagaimana dukungan Golkar terhadap pemerintah? Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid memastikan dukungan Golkar terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak berubah.
"Itu enggak ada masalah. Kita akan kawal keputusan yang sudah diambil Golkar dalam Munas, bahkan dalam Rapimnas itu sudah final mendukung pemerintahan Pak Jokowi," ujar Nurdin saat dihubungi SINDOnews, Selasa (18/7/2017).
Menurut Nurdin, dukungan Golkar bukan hanya di level pemerintahan sampai paripurna nanti, melainkan partai berlambang pohon beringin itu mengaku tetap konsisten untuk mengusung Jokowi pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Terkait hubungan Golkar dengan pemerintah dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Nurdin mengaku hal itu tidak bergeser sama sekali. Menurut dia, usulan Presidential Threshold menjadi kewenangan kader Golkar di parlemen.
"Kalau itu hal lain di parlemen. Tapi kita akan bersama-sama mendukung kebijakan yang diambil pemerintah. Jadi Golkar solid," pungkasnya.
Lalu bagaimana dukungan Golkar terhadap pemerintah? Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid memastikan dukungan Golkar terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak berubah.
"Itu enggak ada masalah. Kita akan kawal keputusan yang sudah diambil Golkar dalam Munas, bahkan dalam Rapimnas itu sudah final mendukung pemerintahan Pak Jokowi," ujar Nurdin saat dihubungi SINDOnews, Selasa (18/7/2017).
Menurut Nurdin, dukungan Golkar bukan hanya di level pemerintahan sampai paripurna nanti, melainkan partai berlambang pohon beringin itu mengaku tetap konsisten untuk mengusung Jokowi pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Terkait hubungan Golkar dengan pemerintah dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, Nurdin mengaku hal itu tidak bergeser sama sekali. Menurut dia, usulan Presidential Threshold menjadi kewenangan kader Golkar di parlemen.
"Kalau itu hal lain di parlemen. Tapi kita akan bersama-sama mendukung kebijakan yang diambil pemerintah. Jadi Golkar solid," pungkasnya.
(kri)
