Tito Karnavian Bersyukur Polri Masih Bisa Bertahan
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengungkap alasan peringatan Hari Bhayangkara ke-71 digelar pada hari ini. Padahal seharusnya Hari Bhayangkara diperingati pada 1 Juli.
Tito mengatakan peringatan ditunda karena sebelumnya Polri harus berkonsentrasi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengamankan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri.
Tito menuturkan Hari Bhayangkara ditetapkan pada 1 Juli 1946, setelah pada 19 Agustus 1945 banyak elemen kepolisian yang belum disatukan. Menurut dia, saat itu keberadaan Polri diputuskan di bawah Perdana Menteri atau Presiden.
"Kami bersyukur bahwa Polri masih bisa survive (bertahan) secara organisasi. Bahkan berkembang jadi institusi penting, pilar perekat keutuhan NKRI bersama unsur yang lain," tutur Tito pada acara peringatan Hari Bhayangkara, di Silang Monas, Jakarta, Senin (10/7/2017).
Saat ini organisasi Polri terdiri atas 33 polda, 461 polres, 4872 polsek, dengan 423.624 personel. Menurut dia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah terbentuk struktur baru yakni Korpol air, udara, Korbimas dan Korsabara yang dipimpin jendera bintang dua.
Selain itu, ada pembentukan penguatan penanganan kasus kejahatan siber di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Direktorat Keamanan Khusus Inteltek Banintelkam, serta Biro Multimedia Humas Polri yang dipimpin brigadir jenderal.
"Pada masa kepemimpinan Bapak (Jokowi) juga dibentuk dua polda baru, yaitu Sulawesi Barat dan Papua barat, 11 polres baru, sembilan polsek baru, 144 polsubsektor. Selain itu delapan polda naik dari tipe b yang dipimpin brigjen, sekarang dipimpin oleh inspektur jenderal tipe a dan beberapa polres lainnya yang sudah dinaikan tipenya," katanya.
Tito mengatakan peringatan ditunda karena sebelumnya Polri harus berkonsentrasi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengamankan arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri.
Tito menuturkan Hari Bhayangkara ditetapkan pada 1 Juli 1946, setelah pada 19 Agustus 1945 banyak elemen kepolisian yang belum disatukan. Menurut dia, saat itu keberadaan Polri diputuskan di bawah Perdana Menteri atau Presiden.
"Kami bersyukur bahwa Polri masih bisa survive (bertahan) secara organisasi. Bahkan berkembang jadi institusi penting, pilar perekat keutuhan NKRI bersama unsur yang lain," tutur Tito pada acara peringatan Hari Bhayangkara, di Silang Monas, Jakarta, Senin (10/7/2017).
Saat ini organisasi Polri terdiri atas 33 polda, 461 polres, 4872 polsek, dengan 423.624 personel. Menurut dia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah terbentuk struktur baru yakni Korpol air, udara, Korbimas dan Korsabara yang dipimpin jendera bintang dua.
Selain itu, ada pembentukan penguatan penanganan kasus kejahatan siber di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Direktorat Keamanan Khusus Inteltek Banintelkam, serta Biro Multimedia Humas Polri yang dipimpin brigadir jenderal.
"Pada masa kepemimpinan Bapak (Jokowi) juga dibentuk dua polda baru, yaitu Sulawesi Barat dan Papua barat, 11 polres baru, sembilan polsek baru, 144 polsubsektor. Selain itu delapan polda naik dari tipe b yang dipimpin brigjen, sekarang dipimpin oleh inspektur jenderal tipe a dan beberapa polres lainnya yang sudah dinaikan tipenya," katanya.
(dam)