Debat Fahri Hamzah Vs Tsamara PSI soal KPK Trending di Twitter
Jum'at, 07 Juli 2017 - 13:29 WIB
Debat Fahri Hamzah Vs Tsamara PSI soal KPK Trending di Twitter
A
A
A
JAKARTA - Malam Jumat 6 Juli 2017 hastag #TanyaPakFahri menjadi trending topik di dunia Twitter. Pasalnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany, menagih jawaban atas beberapa sesat pikir yang pernah dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Melalui akun @TsamaraDKI, Tsamara mencuitkan. "Saya bingung belakangan ini Wakil Ketua DPR @FahriHamzah makin getol menyerang dan bahkan ingin membubarkan KPK.”
Apalagi, kata Tsamara, Fahri yang merupakan wakil rakyat, tapi bersikap seolah tak mewakili kami. Karena itu, dia ingin jawab beberapa sesat pikir Fahri Hamzah terhadap KPK, lembaga yang sangat dia dan jutaan orang Indonesia lainnya percayai.
"Bagi saya, ini menyakitkan! Apa yang dilakukan KPK itu menyelamatkan uang pajak saya dan jutaan rakyat Indonesia lainnya," kicaunya.
Tsamara mempertanyakan twit @FahriHamzah yang isinya, “Pertanyaannya kok #15TahunKPK OTT makin banyak? Bukankah ini pengakuan korupsi tambah banyak. Lalu sukses KPK di mana?” @TsamaraDKI mengomentari twit @FahriHamzah ini lucu.
Menurut @TsamaraDKI, sejak KPK berdiri, 124 anggota DPR, 17 Gubernur, dan 58 walikota/bupati ditangkap. Makanya, tweet @FahriHamzah mudah dijawab. Di mana sukses KPK? Ya disitu, ketika banyak pejabat negara korup tertangkap, itu suksesnya. Belum termasuk menteri, hakim, pimpinan lembaga tinggi negara, pejabat eselon, bahkan swasta. Justru @FahriHamzah harus berkaca terhadap lembaga yang ia pimpin. Selama ini kinerja DPR selalu dibawah target.
“Dulu ada nggak kayak gini? Mungkin dulu tanpa KPK mereka bisa mencuri uang rakyat dan gak merasa takut sama sekali” jawab akun @TsamaraDKI.
Tsamara menambahkan tuduhan Fahri Hamzah terhadap KPK banyak. Mulai dari menganggap kasus e-KTP khayalan, hingga menilai KPK bisnis menangkap orang. Karena itu, sebagai rakyat, dia butuh penjelasan dan bukti.
"Tahun 2015, ada 39 RUU prioritas, hanya 3 yg selesai. Tahun 2016, ada 50 RUU Prolegnas yg jd prioritas DPR, hanya selesai 9. Dari sekian banyak UU yg jd prioritas, hanya sedikit yg terselesaikan. Bisa dilihat pada tahun 2015 & 2016 ini.”
Jadi jangan heran, lanjut @TsamaraDKI, Fahri Hamzah kalau survei SMRC menunjukkan hanya 6,1% rakyat yg percaya DPR. Beda dengan KPK yang dipercaya 64,4% rakyat. Ini bukti kinerja DPR tidak sesuai target dan belum efektif.
“KPK bukan alat politik kekuasaan. Apapun parpolnya, kalo salah ya tangkap. Gak peduli pendukung pemerintah atau oposisi. KPK bukan asal TSK orang. Setiap kasus yg masuk ke pengadilan (lembaga independen) selalu divonis bersalah oleh hakim. KPK tak pandang bulu! Pak Jokowi pun hargai upaya KPK. Ia minta KPK tetap usut tnp pandang bulu.”
Tsamara lebih kaget lagi, soalnya dalam wawancara dengan Kompas TV, Fahri Hamzah menuduh KPK itu melakukan bisnis penangkapan. “Ini tuduhan serius Pak Fahri! Zaman Pak Jokowi, kader parpol pendukung pemerintah spt PDIP, Nasdem, dan Golkar juga ada yg menjadi tersangka KPK," cuitnya lagi.
Karena itu, dia khawatir Fahri hamzah lupa bahwa pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi. KPK adalah anak kandung reformasi. "Tanpa pemberantasan korupsi dan tanpa KPK, amanat reformasi tidak bisa dijalankan,” ungkap akun @TsamaraDKI.
Melalui akun @TsamaraDKI, Tsamara mencuitkan. "Saya bingung belakangan ini Wakil Ketua DPR @FahriHamzah makin getol menyerang dan bahkan ingin membubarkan KPK.”
Apalagi, kata Tsamara, Fahri yang merupakan wakil rakyat, tapi bersikap seolah tak mewakili kami. Karena itu, dia ingin jawab beberapa sesat pikir Fahri Hamzah terhadap KPK, lembaga yang sangat dia dan jutaan orang Indonesia lainnya percayai.
"Bagi saya, ini menyakitkan! Apa yang dilakukan KPK itu menyelamatkan uang pajak saya dan jutaan rakyat Indonesia lainnya," kicaunya.
Tsamara mempertanyakan twit @FahriHamzah yang isinya, “Pertanyaannya kok #15TahunKPK OTT makin banyak? Bukankah ini pengakuan korupsi tambah banyak. Lalu sukses KPK di mana?” @TsamaraDKI mengomentari twit @FahriHamzah ini lucu.
Menurut @TsamaraDKI, sejak KPK berdiri, 124 anggota DPR, 17 Gubernur, dan 58 walikota/bupati ditangkap. Makanya, tweet @FahriHamzah mudah dijawab. Di mana sukses KPK? Ya disitu, ketika banyak pejabat negara korup tertangkap, itu suksesnya. Belum termasuk menteri, hakim, pimpinan lembaga tinggi negara, pejabat eselon, bahkan swasta. Justru @FahriHamzah harus berkaca terhadap lembaga yang ia pimpin. Selama ini kinerja DPR selalu dibawah target.
“Dulu ada nggak kayak gini? Mungkin dulu tanpa KPK mereka bisa mencuri uang rakyat dan gak merasa takut sama sekali” jawab akun @TsamaraDKI.
Tsamara menambahkan tuduhan Fahri Hamzah terhadap KPK banyak. Mulai dari menganggap kasus e-KTP khayalan, hingga menilai KPK bisnis menangkap orang. Karena itu, sebagai rakyat, dia butuh penjelasan dan bukti.
"Tahun 2015, ada 39 RUU prioritas, hanya 3 yg selesai. Tahun 2016, ada 50 RUU Prolegnas yg jd prioritas DPR, hanya selesai 9. Dari sekian banyak UU yg jd prioritas, hanya sedikit yg terselesaikan. Bisa dilihat pada tahun 2015 & 2016 ini.”
Jadi jangan heran, lanjut @TsamaraDKI, Fahri Hamzah kalau survei SMRC menunjukkan hanya 6,1% rakyat yg percaya DPR. Beda dengan KPK yang dipercaya 64,4% rakyat. Ini bukti kinerja DPR tidak sesuai target dan belum efektif.
“KPK bukan alat politik kekuasaan. Apapun parpolnya, kalo salah ya tangkap. Gak peduli pendukung pemerintah atau oposisi. KPK bukan asal TSK orang. Setiap kasus yg masuk ke pengadilan (lembaga independen) selalu divonis bersalah oleh hakim. KPK tak pandang bulu! Pak Jokowi pun hargai upaya KPK. Ia minta KPK tetap usut tnp pandang bulu.”
Tsamara lebih kaget lagi, soalnya dalam wawancara dengan Kompas TV, Fahri Hamzah menuduh KPK itu melakukan bisnis penangkapan. “Ini tuduhan serius Pak Fahri! Zaman Pak Jokowi, kader parpol pendukung pemerintah spt PDIP, Nasdem, dan Golkar juga ada yg menjadi tersangka KPK," cuitnya lagi.
Karena itu, dia khawatir Fahri hamzah lupa bahwa pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi. KPK adalah anak kandung reformasi. "Tanpa pemberantasan korupsi dan tanpa KPK, amanat reformasi tidak bisa dijalankan,” ungkap akun @TsamaraDKI.
(kri)
