Masih Banyak Problem, Timing Pemindahan Ibu Kota Tidak Tepat
A
A
A
JAKARTA - Wacana pemindahan ibu kota dinilai saat ini tidak tepat. Alasannya masih banyak persoalan riil yang harus diselesaikan Pemerintahan Jokowi-JK dibandingkan melontarkan gagasan pemindahan ibu kota.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, pemindahan Ibu Kota membutuhkan waktu lama. "Kapan-kapan, jangan sekarang," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/7/2017).
Lagipula saat ini utang negara sudah begitu banyak. "Program-program janji Pak Jokowi-JK sedang dalam proses, tol Sumatera belum selesai, tol Jawa belum selesai. Irigasi belum selesai, banyak sekali program belum selesai. Swasembada pangan belum beres. Harga daging dan lain-lain, tarif listrik. Jadi banyak PR," ujarnya.
Sementara 2018 sudah memasuki tahun politik. "Tahun depan pendaftaran DPR, sudah penjaringan capres cawapres. Oktober sudah penetapan calon 2018 yang baru," tuturnya.
Selain itu, Zulkifli tidak setuju ada campur tangan pihak swasta dalam pemindahan ibu kota. Menurut dia, seharusnya pemindahan ibu kota dilakukan pemerintah tanpa bantuan pihak swasta. "Kalau swasta yang memindahkan pusat pemerintahan gimana tuh? Bayangkan pusat pemerintahan dipindahkan swasta," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, pemindahan Ibu Kota membutuhkan waktu lama. "Kapan-kapan, jangan sekarang," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/7/2017).
Lagipula saat ini utang negara sudah begitu banyak. "Program-program janji Pak Jokowi-JK sedang dalam proses, tol Sumatera belum selesai, tol Jawa belum selesai. Irigasi belum selesai, banyak sekali program belum selesai. Swasembada pangan belum beres. Harga daging dan lain-lain, tarif listrik. Jadi banyak PR," ujarnya.
Sementara 2018 sudah memasuki tahun politik. "Tahun depan pendaftaran DPR, sudah penjaringan capres cawapres. Oktober sudah penetapan calon 2018 yang baru," tuturnya.
Selain itu, Zulkifli tidak setuju ada campur tangan pihak swasta dalam pemindahan ibu kota. Menurut dia, seharusnya pemindahan ibu kota dilakukan pemerintah tanpa bantuan pihak swasta. "Kalau swasta yang memindahkan pusat pemerintahan gimana tuh? Bayangkan pusat pemerintahan dipindahkan swasta," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
(poe)