Susah Wujudkan Keadilan jika Hukum Terkontaminasi Politik
Selasa, 04 Juli 2017 - 12:57 WIB
Susah Wujudkan Keadilan jika Hukum Terkontaminasi Politik
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Rescue DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Adin Denny berharap, aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya bisa memisahkan antara hukum dan politik.
"Aparat penegak hukum harus diatas kebenaran, jangan terpengaruh dengan politik," tutur Adin di Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Dia menilai, jika hukum dicampuradukan dengan politik, maka hal ini dikhawatirkan akan merusak rasa keadilan di masyarakat. Akibatnya, kebijakan pemerintah akan sulit dipercaya oleh masyarakat.
"Kalau sudah tercampur dengan politik, maka akan membuat abu-abu keadilan di Indonesia. Tidak hanya itu, ini akan berpengaruh terhadap penyelenggara negara karena ada keberpihakan," papar dia.
Oleh sebab itu, Adin berharap pemerintah lebih peka untuk memberantas para pejabat maupun penegak hukum yang dianggap telah melampaui kewenangannya.
Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. "Harus pemerintah sensitif, agar keadilan dapat dirasakan masyarakat, jika diabaikan keadilan tercoreng," tegasnya.
Adin menjelaskan, kasus dugaan SMS bernada ancaman yang menjerat Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo kepada Jaksa Yulianto sulit dibuktikan kebenarannya. Menurutnya, kasus ini dianggap kriminaliasai terhadap Hary Tanoe.
"Aparat penegak hukum harus diatas kebenaran, jangan terpengaruh dengan politik," tutur Adin di Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Dia menilai, jika hukum dicampuradukan dengan politik, maka hal ini dikhawatirkan akan merusak rasa keadilan di masyarakat. Akibatnya, kebijakan pemerintah akan sulit dipercaya oleh masyarakat.
"Kalau sudah tercampur dengan politik, maka akan membuat abu-abu keadilan di Indonesia. Tidak hanya itu, ini akan berpengaruh terhadap penyelenggara negara karena ada keberpihakan," papar dia.
Oleh sebab itu, Adin berharap pemerintah lebih peka untuk memberantas para pejabat maupun penegak hukum yang dianggap telah melampaui kewenangannya.
Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. "Harus pemerintah sensitif, agar keadilan dapat dirasakan masyarakat, jika diabaikan keadilan tercoreng," tegasnya.
Adin menjelaskan, kasus dugaan SMS bernada ancaman yang menjerat Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo kepada Jaksa Yulianto sulit dibuktikan kebenarannya. Menurutnya, kasus ini dianggap kriminaliasai terhadap Hary Tanoe.
(maf)
