DPR Minta Pemerintah Antisipasi Kemacetan Arus Balik Lebaran
Kamis, 29 Juni 2017 - 15:04 WIB
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Kemacetan Arus Balik Lebaran
A
A
A
JAKARTA - Komisi V DPR meminta pemerintah untuk mengantisipasi kemacetan saat arus balik Lebaran. Pasalnya, arus balik Lebaran diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari Sabtu 1 Juli 2017 mendatang.
Komisi V DPR tidak ingin terjadi penumpukan kendaraan sehingga berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Anggota Komisi V DPR Moh Nizar Zahro mengatakan, beberapa ruas yang akan dilalui saat balik seperti dari Banyumas ke Brebes rawan terjadi kemacetan.
"Kami minta ini dicarikan solusinya. Pemerintah harus berani memutuskan untuk mengalihkan ke jalut selatan misalnya melalui Cilacap, kemudian masuk ke wilayah Jawa Barat melalui Ciamis, Tasikmalaya," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/6/2017).
Menurut dia, agar arus balik tidak terjadi pemumpukan kendaraan, maka perlu koordinasi antar instansi pemerintah. Koordinasi tersebut tidak hanya antar kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.
Melainkan juga antar pemerintah daerah yang ruas jalannya akan dilewati oleh para pemudik yang akan kembali ke tanah rantau. "Kuncinya ada pada koordinasi. Rekayasa lalu lintas sangat diperlukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan," papar politikus Partai Gerindra ini.
Sebab, lanjut dia, potensi kemacetan saat arus balik rawan terjadi karena masuk kerja semuanya hari Senin pekan depan. Dia juga mengungkapkan, penggunaan aplikasi peta melalui saluran telpon seluler sangat diperlukan saat arus balik.
Pasalnya, tidak menutup kemungkinan, mereka yang akan kembali ke perantauan dengan menggunakan kendaraan bermotor menggunakan aplikasi tersebut. "Penggunaan aplikasi peta untuk menghindari kemacetan saat arus balik penting disediakan," pungkasnya.
Komisi V DPR tidak ingin terjadi penumpukan kendaraan sehingga berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Anggota Komisi V DPR Moh Nizar Zahro mengatakan, beberapa ruas yang akan dilalui saat balik seperti dari Banyumas ke Brebes rawan terjadi kemacetan.
"Kami minta ini dicarikan solusinya. Pemerintah harus berani memutuskan untuk mengalihkan ke jalut selatan misalnya melalui Cilacap, kemudian masuk ke wilayah Jawa Barat melalui Ciamis, Tasikmalaya," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/6/2017).
Menurut dia, agar arus balik tidak terjadi pemumpukan kendaraan, maka perlu koordinasi antar instansi pemerintah. Koordinasi tersebut tidak hanya antar kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat.
Melainkan juga antar pemerintah daerah yang ruas jalannya akan dilewati oleh para pemudik yang akan kembali ke tanah rantau. "Kuncinya ada pada koordinasi. Rekayasa lalu lintas sangat diperlukan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan," papar politikus Partai Gerindra ini.
Sebab, lanjut dia, potensi kemacetan saat arus balik rawan terjadi karena masuk kerja semuanya hari Senin pekan depan. Dia juga mengungkapkan, penggunaan aplikasi peta melalui saluran telpon seluler sangat diperlukan saat arus balik.
Pasalnya, tidak menutup kemungkinan, mereka yang akan kembali ke perantauan dengan menggunakan kendaraan bermotor menggunakan aplikasi tersebut. "Penggunaan aplikasi peta untuk menghindari kemacetan saat arus balik penting disediakan," pungkasnya.
(kri)
