Maksud SMS Ketum Perindo untuk Mengingatkan Penegak Hukum
Selasa, 20 Juni 2017 - 01:24 WIB
Maksud SMS Ketum Perindo untuk Mengingatkan Penegak Hukum
A
A
A
JAKARTA - Sekjen Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq menganggap tidak tepat, jika pesan singkat (SMS) yang disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) disebut mengancam.
Rofiq mempertanyakan dasar dari tuduhan pengancaman tersebut jika dikaitkan dengan kapasitas dan kapabilitas HT dan Perindo sebagai pendatang baru didunia perpolitikan Tanah Air.
"Saat mengirim SMS kapasitasnya sebagai pimpinan partai baru, belum ada kekuatan apapun untuk melakukan ancaman ataupun intimidasi," kata Rofiq saat dihubungi, Senin 19 Juni 2017.
"Kecuali partai ini sudah ada di Senayan, punya kursi banyak, punya menteri banyak, presiden, kalau begitu pasti (wajar) apabila sensitif dan bisa disalahartikan," imbuhnya.
Rofiq meluruskan bahwa SMS yang dikirimkan pada 5,7, dan 9 Januari 2016 adalah bentuk komitmen anak bangsa kepada aparat penegak hukum agar selalu bekerja dijalan yang lurus sebagaimana yang telah menjadi kewajibannya.
Menurut dia, aparat penegak hukum juga harus diingatkan untuk berdiri di semua golongan dan kepentingan. "Jadi semestinya apa yang dilakukan HT jadi pesan penegak hukum untuk berlaku dan berbuat semaksimal mungkin," tutur Rofiq.
Rofiq mempertanyakan dasar dari tuduhan pengancaman tersebut jika dikaitkan dengan kapasitas dan kapabilitas HT dan Perindo sebagai pendatang baru didunia perpolitikan Tanah Air.
"Saat mengirim SMS kapasitasnya sebagai pimpinan partai baru, belum ada kekuatan apapun untuk melakukan ancaman ataupun intimidasi," kata Rofiq saat dihubungi, Senin 19 Juni 2017.
"Kecuali partai ini sudah ada di Senayan, punya kursi banyak, punya menteri banyak, presiden, kalau begitu pasti (wajar) apabila sensitif dan bisa disalahartikan," imbuhnya.
Rofiq meluruskan bahwa SMS yang dikirimkan pada 5,7, dan 9 Januari 2016 adalah bentuk komitmen anak bangsa kepada aparat penegak hukum agar selalu bekerja dijalan yang lurus sebagaimana yang telah menjadi kewajibannya.
Menurut dia, aparat penegak hukum juga harus diingatkan untuk berdiri di semua golongan dan kepentingan. "Jadi semestinya apa yang dilakukan HT jadi pesan penegak hukum untuk berlaku dan berbuat semaksimal mungkin," tutur Rofiq.
(maf)
