Komentar Jaksa Agung Dinilai Berbahaya Buat Penegakan Hukum
Komentar Jaksa Agung Dinilai Berbahaya Buat Penegakan Hukum
A
A
A
JAKARTA - Pesan singkat atau SMS yang dikirimkan Chairman & CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) kepada Jaksa Yulianto secara eksplisit dinilai tidak memiliki unsur ancaman.
Pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno menganggap isi SMS HT berisi normatif yang menjelaskan bahwa penegakan hukum tak boleh 'abuse of power'. Adi menganggap sepertinya Jaksa Yulianto 'kege'eran' merasa dirinya terancam.
Menurut Adi, kasus ini semakin membingungkan masyarakat ketika Jaksa Agung, HM Prasetyo menyebut status HT sudah tersangka. Sementara pihak Mabes Polri yang menangani kasus ini menyebut, masih dalam tahap penyelidikan.
Menurut dia, mestinya Jaksa Agung berbenah di tengah citra lembaga Kejaksaan yang dinilai buruk karena kasus dugaan suap yang menjerat sejumlah oknum jaksa. Bukan malah sibuk membuat statmen yang memancing keributan dan tak berdasar.
"Jangan amatiran lah dalam penegakan hukum," ucap Adi saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (17/6/2017).
Adi menilai, sejak awal Korps Adhiyaksa itu terjadi cacat bawaan karena lembaga tersebut dipimpin oleh kader partai politik. Di mana seharusnya lembaga penuntutan itu bisa bekerja secara profesional dan independen.
Apalagi statmen pimpinannya ditengarahi memiliki kepentingan politik dengan menyebut status seseorang yang mendahului fakta dan proses hukum yang sebenarnya. Ini (pernyataan Jaksa Agung) bahaya buat penegakan hukum ke depan," tandasnya.
Pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno menganggap isi SMS HT berisi normatif yang menjelaskan bahwa penegakan hukum tak boleh 'abuse of power'. Adi menganggap sepertinya Jaksa Yulianto 'kege'eran' merasa dirinya terancam.
Menurut Adi, kasus ini semakin membingungkan masyarakat ketika Jaksa Agung, HM Prasetyo menyebut status HT sudah tersangka. Sementara pihak Mabes Polri yang menangani kasus ini menyebut, masih dalam tahap penyelidikan.
Menurut dia, mestinya Jaksa Agung berbenah di tengah citra lembaga Kejaksaan yang dinilai buruk karena kasus dugaan suap yang menjerat sejumlah oknum jaksa. Bukan malah sibuk membuat statmen yang memancing keributan dan tak berdasar.
"Jangan amatiran lah dalam penegakan hukum," ucap Adi saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (17/6/2017).
Adi menilai, sejak awal Korps Adhiyaksa itu terjadi cacat bawaan karena lembaga tersebut dipimpin oleh kader partai politik. Di mana seharusnya lembaga penuntutan itu bisa bekerja secara profesional dan independen.
Apalagi statmen pimpinannya ditengarahi memiliki kepentingan politik dengan menyebut status seseorang yang mendahului fakta dan proses hukum yang sebenarnya. Ini (pernyataan Jaksa Agung) bahaya buat penegakan hukum ke depan," tandasnya.
(maf)
Explore More