Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kasus SMS Disinyalir untuk Hadang Langkah Politik HT
Kasus SMS Disinyalir untuk Hadang Langkah Politik HT
A
A
A
JAKARTA - Tuduhan yang menyebut Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengancam Jaksa Yulianto melalui SMS diduga berkaitan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
Pasalnya, HT disebut-sebut sebagai salah seorang yang akan maju pada Pilpres 2019 mendatang. "Ini kayak ada agenda terselubung atau agenda bersih-bersih untuk menuju 2019," kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perindo Ricky K Margono kepada SINDOnews, Jumat (16/6/2017).
Dia mengaku bingung dengan tuduhan mengancam yang dialamatkan kepada HT. "Itu saya jadi berpikir jorok ya kepada penegakan hukum di bangsa ini, yang cenderung dipaksakan sesuai dengan kepentingan," tutur Ricky.
Menurut dia, SMS HT kepada Jaksa Yulianto tidak memiliki unsur ancaman. "Aneh kalau itu disebut ancaman," katanya.
Dia berpendapat, semua yang berpotensi menjadi ancaman pada Pilpres 2019 diupayakan disingkirkan. Setidaknya, kata dia, itu terlihat dengan tuduhan terhadap HT.
"Saya penasaran juga penegakan hukum ini sampai di mana. Kalau penegak hukum zalim, ya jangan jadi penegak hukum, saya melihatnya lagi mau dibikin jalur hijau ini semuanya ini, aneh saja begitu, memang sangat terlihat sekali bersih-bersih untuk 2019," tuturnya.
Sebelumnya, HT menegaskan pesan yang dikirim ke Jaksa Yulianto bukan ancaman. HT menegaskan tidak mempunyai kapasitas untuk mengancam aparat pemerintah.
Dalam SMS yang dikirim pada 5 Januari 2016 dan 7 Januari 2016, Hary Tanoe menegaskan akan memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena (abuse of power), bila suatu saat terpilih menjadi pemimpin negeri ini. (Baca juga: HT Merasa Tak Punya Kapasitas Ancam Jaksa Yulianto )
Pernyataan HT mengenai pesan tersebut bukan ancaman diperkuat keputusan Panja Komisi III DPR pada 17 Maret 2016 yang menyimpulkan isi SMS tersebut bukan ancaman.
Pasalnya, HT disebut-sebut sebagai salah seorang yang akan maju pada Pilpres 2019 mendatang. "Ini kayak ada agenda terselubung atau agenda bersih-bersih untuk menuju 2019," kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perindo Ricky K Margono kepada SINDOnews, Jumat (16/6/2017).
Dia mengaku bingung dengan tuduhan mengancam yang dialamatkan kepada HT. "Itu saya jadi berpikir jorok ya kepada penegakan hukum di bangsa ini, yang cenderung dipaksakan sesuai dengan kepentingan," tutur Ricky.
Menurut dia, SMS HT kepada Jaksa Yulianto tidak memiliki unsur ancaman. "Aneh kalau itu disebut ancaman," katanya.
Dia berpendapat, semua yang berpotensi menjadi ancaman pada Pilpres 2019 diupayakan disingkirkan. Setidaknya, kata dia, itu terlihat dengan tuduhan terhadap HT.
"Saya penasaran juga penegakan hukum ini sampai di mana. Kalau penegak hukum zalim, ya jangan jadi penegak hukum, saya melihatnya lagi mau dibikin jalur hijau ini semuanya ini, aneh saja begitu, memang sangat terlihat sekali bersih-bersih untuk 2019," tuturnya.
Sebelumnya, HT menegaskan pesan yang dikirim ke Jaksa Yulianto bukan ancaman. HT menegaskan tidak mempunyai kapasitas untuk mengancam aparat pemerintah.
Dalam SMS yang dikirim pada 5 Januari 2016 dan 7 Januari 2016, Hary Tanoe menegaskan akan memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena (abuse of power), bila suatu saat terpilih menjadi pemimpin negeri ini. (Baca juga: HT Merasa Tak Punya Kapasitas Ancam Jaksa Yulianto )
Pernyataan HT mengenai pesan tersebut bukan ancaman diperkuat keputusan Panja Komisi III DPR pada 17 Maret 2016 yang menyimpulkan isi SMS tersebut bukan ancaman.
(dam)
Explore More
