HT: Membangun Masyarakat Tak Bisa Diserahkan ke Mekanisme Pasar
Rabu, 14 Juni 2017 - 00:30 WIB
HT: Membangun Masyarakat Tak Bisa Diserahkan ke Mekanisme Pasar
A
A
A
CIAMIS - Membangun masyarakat tidak bisa diserahkan ke mekanisme pasar, harus ada keberpihakan. Begitu kata Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) saat silaturahmi ke Ponpes Al-Ishlah, Ciamis, Selasa (13/6/2017).
HT mengatakan, selama ini tak ada perlakuan khusus bagi masyarakat bawah. Mereka pun harus bersaing dengan masyarakat yang sudah mapan yang lebih kuat modal, memiliki jaringan dan pengalaman. Sejatinya, kata HT, masyarakat ingin maju, namun banyak dari mereka tidak mengerti bagaimana caranya untuk maju.
Untuk itu dibutuhkan dorongan yang memberikan mereka kesempatan untuk maju lebih cepat, di antaranya akses modal murah, pelatihan dan proteksi dari persaingan dengan yang sudah mapan.
"Percepat masyarakat belum mapan naik kelas. Kalau bergantung pada kelompok mapan yang sedikit, bagaimana negara bisa maju," kata HT.
Dia mengatakan, saat ini kelompok yang mapan sedikit. Hal tersebut tercemin dari 260 juta penduduk, kurang dari 2 juta penduduk yang membayar pajak. Padahal, 2/3 APBN berasal dari pajak. Dengan lebih banyak masyarakat mapan maka lebih banyak pembayar pajak. Ujung-ujungnya ekonomi negara jadi jauh lebih kuat.
Di sisi lain, lanjut HT, Indonesia mengalami kesenjangan dalam hal pembangunan. Daerah-daerah yang belum terbangun menggantungkan anggaran daerah dengan dana dari pusat. Seharusnya, kata HT, daerah dibangun agar pendapatan asli daerah naik, supaya daerah bisa mandiri bahkan bisa berkontribusi ke pusat.
"Pemerataan pembangunan mengurangi beban pusat untuk subsidi daerah. Negara lebih kuat membantu masyarakat yang ketinggalan," kata HT
Menurut HT, dengan negara yang kuat secara ekonomi, rakyat bisa dibantu untuk mendapatkan pendidikan hingga perguruan tinggi, perumahan yang layak, kesehatan yang dilayani dengan baik, dan santunan bagi pengangguran.
HT mengatakan, selama ini tak ada perlakuan khusus bagi masyarakat bawah. Mereka pun harus bersaing dengan masyarakat yang sudah mapan yang lebih kuat modal, memiliki jaringan dan pengalaman. Sejatinya, kata HT, masyarakat ingin maju, namun banyak dari mereka tidak mengerti bagaimana caranya untuk maju.
Untuk itu dibutuhkan dorongan yang memberikan mereka kesempatan untuk maju lebih cepat, di antaranya akses modal murah, pelatihan dan proteksi dari persaingan dengan yang sudah mapan.
"Percepat masyarakat belum mapan naik kelas. Kalau bergantung pada kelompok mapan yang sedikit, bagaimana negara bisa maju," kata HT.
Dia mengatakan, saat ini kelompok yang mapan sedikit. Hal tersebut tercemin dari 260 juta penduduk, kurang dari 2 juta penduduk yang membayar pajak. Padahal, 2/3 APBN berasal dari pajak. Dengan lebih banyak masyarakat mapan maka lebih banyak pembayar pajak. Ujung-ujungnya ekonomi negara jadi jauh lebih kuat.
Di sisi lain, lanjut HT, Indonesia mengalami kesenjangan dalam hal pembangunan. Daerah-daerah yang belum terbangun menggantungkan anggaran daerah dengan dana dari pusat. Seharusnya, kata HT, daerah dibangun agar pendapatan asli daerah naik, supaya daerah bisa mandiri bahkan bisa berkontribusi ke pusat.
"Pemerataan pembangunan mengurangi beban pusat untuk subsidi daerah. Negara lebih kuat membantu masyarakat yang ketinggalan," kata HT
Menurut HT, dengan negara yang kuat secara ekonomi, rakyat bisa dibantu untuk mendapatkan pendidikan hingga perguruan tinggi, perumahan yang layak, kesehatan yang dilayani dengan baik, dan santunan bagi pengangguran.
(zik)
