Ketentuan Hak Angket DPR Diperjelas dalam Revisi UU MD3

JAKARTA - Pembahasan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) antara pemerintah dan DPR tidak hanya membahas tentang penambahan jumlah pimpinan MPR, DPR dan DPD, tapi juga usulan memperjelas ketentuan penggunaan hak angket.

"Pokoknya MD3 sepakat tambah pimpinan cuma variasi berapa belum putus. Yang berikutnya hak angket akan diperjelas. Karena kan ada perbedaan tafsir," kata Anggota Panja Revisi UU MD3, Arsul Sani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/6).

Arsul menjelaskan, revisi kedua UU MD3 tidak sekadar membahas penambahan kursi pimpinan, tapi juga agar bagaimana revisi UU MD3 lebih baik dan komprehensif.

"Kompresif akan paket harus diubah, penambahan kursi iya, pansus angket perjelas kemudian soal hak imunitas dan DPR," ucap politikus PPP itu.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo membenarkan ada ketentuan terkait angket yang akan diperjelas. Dalam Pasal 201, kata dia, ketika pansus angket diputuskan dalam forum tertinggi, yakni rapat paripurna DPR maka konsekuensinya fraksi harus mengirimkan wakilnya di pansus angket.

"Ketika diputuskan paripurna, konsekuensinya fraksi harus mengirimkan anggota panjanya," kata Firman di Gedung DPR.

Politikus Partai Golkar itu mengklaim usulan angket ini merupakan usulan dari semua fraksi, dan semua fraksi menyepakati itu, termasuk Golkar.

Menurut dia, jika pansus angket itu sudah dibentuk dalam rapat paripurna maka konsekuensinya fraksi harus mengirim. Hanya, dia mengakui dalam UU MD3 tidak secara tegas mengatur itu.

"Ketika diputuskan dalam rapat paripurna, semua fraksi wajib mengirimkan. Kalau berdebat, biarkan di dalam panitia angket," ujarnya.

Menurut Firman, ketentuan fraksi untuk mengirim perwakilan anggotanya dalam pansus angket akan menjadi sebuah kewajiban. Untuk itu, Pasal 201 RUU MD3 akan dipertegas.