Panglima TNI Ajak Masyarakat Amalkan Demokrasi Pancasila

YOGYAKARTA - Pancasila sebagai dasar negara belum sepenuhnya diamalkan. Sebagai contoh dalam pengamalan demokrasi Pancasila yang kini mulai memudar.

"Kita bicara Pancasila, tapi demokraai kita tidak sesuai dengan Pancasila," ujar Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam kuliah umum dan pengajian di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Minggu (4/6/2017).

Dalam menjalankan demokrasi, kata dia, semestinya juga berpedoman pada pancasila bukan demokrasi liberal yang selama ini diterapkan. Pancasila telah mengajarkan bahwa demokrasi Indonesia berlandaskan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bunyi sila ke empat pancasila tersebut sesuai dinilainya semangat dalam Islam.

Sila lainnya, kata dia, seperti mengasihi harus dilakukan dengan kemanusian yang adil dan beradab. Begitu juga pentingnya persatuan Indonesia ditengah kemajemukan bangsa.

‎"Apabila semua sila pancasila dilaksanakan secara konsukuen maka tujuan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercapai," tegasnya.

Dia juga menyampaikan historis bangsa ini. Perjuangan merebut kemerdekaan dilakukan serempak dari berbagai lapisan dan komponen di masyarakat, tak terkecuali dari ormas keagamaan seperti Muhammadiyah.

"18 November 1912 KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Saya yakin Muhammadiyah turut andil dalam memerdekaan bangsa dari penjajahan," katanya.

Dia juga memberi gambaran perjuangan Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman. Selain seorang pendidik (guru), Soedirman dibesarkan dan dididik oleh kader militan Muhammadiyah.

‎Gatot juga menyampaikan tantangan bangsa ke depan tidaklah ringan. Segala ancaman bangsa yang muncul akan bisa dihadapi, jika semua elemen bangsa bersatu, termasuk TNI dan rakyat.

"Kala dulu juga bersatu. TNI tidak akan bisa melawan penjajahan tanpa ada peran santri, tanpa ada ulama, dan masyarakat lainnya, sampai kapanpun itu," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Ahmad Hanafi Rais juga mengatakan semangat yang ada di parlemen setiap kali membahas undang-undang. Hanafi mengaku musyawarah mufakat selalu diprioritaskan, meski tidak mudah.

"Kita juga tidak hobi voting, jika ada persoalan legislasi kita ingin ada konsensus tidak lantas langsung voting," kata putra mantan Ketua MPR Amien Rais itu.

Jangan sampai, kata Hanafi, demokrasi Pancasila dimaknai seperti zaman Orde Baru. Jika ada yang beda pandangan politik dengan pemerintah, lantas dianggap subversif.

"Kemudian dianggap makar, ditangkap, ditahan karena berbeda pandangan politik, itu yang tidak kita inginkan. Jangan sampai demokrasi Pancasila ditafsirkan negatif," katanya.

Hanafi menginginkan dalam demokrasi pancasila dengan musyawarah mufakat. Sementara voting menjadi jalan yang terakhir jika musyawarah mufakat itu tidak terwujud.