Istana Anggap Jumlah 560 Kursi Anggota DPR Sudah Cukup
Rabu, 31 Mei 2017 - 14:48 WIB
Istana Anggap Jumlah 560 Kursi Anggota DPR Sudah Cukup
A
A
A
JAKARTA - Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pemilu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan penambahan 15 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan penambahan ini, jumlah anggota DPR yang awalnya 560 anggota menjadi 575 anggota pada pemilu 2019 mendatang.
Menanggapi hal ini, Istana menilai, pada prinsipnya jumlah kursi DPR yang ada saat ini dianggap sudah cukup. "Kalau kemudian ada sebaran yang dianggap kurang kan bisa dilakukan perhitungan ulang per dapil," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/5/2017).
Alasan Pramono bahwa pemerintah menganggap jumlah anggota DPR yang 560 dianggap cukup, lantaran tidak ada penambahan provinsi. Selain itu, jika dibandingkan dengan pemilu 2014, pemiliknya dinilai relatif masih sama.
"Sehingga dengan demikian, perhitungan dengan cara dapil seperti dulu masih relevan untuk dilakukan," katanya.
Meski demikian, masalah penambahan kursi anggota DPR tidak serta merta diputuskan oleh pemerintah. Pramono mengaku pemerintah menghormati keinginan DPR.
"Karena merekalah yang kemudian akan secara langsung berinteraksi dan tahu tentang apa kebutuhannya," ucap politikus PDIP ini.
Menanggapi hal ini, Istana menilai, pada prinsipnya jumlah kursi DPR yang ada saat ini dianggap sudah cukup. "Kalau kemudian ada sebaran yang dianggap kurang kan bisa dilakukan perhitungan ulang per dapil," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/5/2017).
Alasan Pramono bahwa pemerintah menganggap jumlah anggota DPR yang 560 dianggap cukup, lantaran tidak ada penambahan provinsi. Selain itu, jika dibandingkan dengan pemilu 2014, pemiliknya dinilai relatif masih sama.
"Sehingga dengan demikian, perhitungan dengan cara dapil seperti dulu masih relevan untuk dilakukan," katanya.
Meski demikian, masalah penambahan kursi anggota DPR tidak serta merta diputuskan oleh pemerintah. Pramono mengaku pemerintah menghormati keinginan DPR.
"Karena merekalah yang kemudian akan secara langsung berinteraksi dan tahu tentang apa kebutuhannya," ucap politikus PDIP ini.
(kri)