Perindo Minta Kenaikan Dana Parpol Dikaji Ulang
Minggu, 28 Mei 2017 - 18:16 WIB
Perindo Minta Kenaikan Dana Parpol Dikaji Ulang
A
A
A
JAKARTA - DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) meminta agar kebijakan menaikkan dana bantuan untuk partai politik (parpol) dari Rp108 per suara menjadi Rp1.000 per suara dikaji ulang.
Pemerintah bersama DPR diminta untuk lebih sensitif melihat kondisi masyarakat saat ini yang masih kesulitan ekonomi dan membutuhkan keberpihakan dari semua pihak.
“Dalam situasi seperti hari ini memang DPR dan pemerintah mestinya sensitif bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan modal keuangan yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian mereka,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq, Minggu (28/5/2017).
Rofiq mengatakan, problem terbesar pemerintah saat ini, yakni belum mampu mengentaskan angka kemiskinan di Indonesia. Dengan kondisi semacam ini, kata dia, tidak tepat apabila partai politik justru mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan kesulitan yang dialami masyarakat.
“Saya juga melihat bahwa ada aspek pemanfaatan di sini. Saya berharap partai-partai yang menginginkan adanya perubahan perekonomian masyarakat, seharusnya menghentikan sementara dan dialihkan dana tersebut untuk keperluan masyarakat,” kata Rofiq.
Dia melanjutkan, idealnya partai politik tidak menggantungkan aktivitas kepartaiannya dari uang negara. Menurut dia, partai harus kembali didorong untuk kembali pada tujuannya semula, yakni mereka berasal dari masyarakat dan berelaborasi dengan masyarakat untuk mendukung program-programnya.
“Kalau partai memberikan pemanfaatan bagi masyarakat, pasti mereka dengan sukarela membantu. Jadi karena partai lembaga politik maka sesungguhnya mengedukasi dan memberikan pemahaman terkait dengan politik kepada masyarakat luas,” tutur Rofiq.
Pemerintah bersama DPR diminta untuk lebih sensitif melihat kondisi masyarakat saat ini yang masih kesulitan ekonomi dan membutuhkan keberpihakan dari semua pihak.
“Dalam situasi seperti hari ini memang DPR dan pemerintah mestinya sensitif bahwa masyarakat masih sangat membutuhkan modal keuangan yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian mereka,” ujar Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq, Minggu (28/5/2017).
Rofiq mengatakan, problem terbesar pemerintah saat ini, yakni belum mampu mengentaskan angka kemiskinan di Indonesia. Dengan kondisi semacam ini, kata dia, tidak tepat apabila partai politik justru mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan kesulitan yang dialami masyarakat.
“Saya juga melihat bahwa ada aspek pemanfaatan di sini. Saya berharap partai-partai yang menginginkan adanya perubahan perekonomian masyarakat, seharusnya menghentikan sementara dan dialihkan dana tersebut untuk keperluan masyarakat,” kata Rofiq.
Dia melanjutkan, idealnya partai politik tidak menggantungkan aktivitas kepartaiannya dari uang negara. Menurut dia, partai harus kembali didorong untuk kembali pada tujuannya semula, yakni mereka berasal dari masyarakat dan berelaborasi dengan masyarakat untuk mendukung program-programnya.
“Kalau partai memberikan pemanfaatan bagi masyarakat, pasti mereka dengan sukarela membantu. Jadi karena partai lembaga politik maka sesungguhnya mengedukasi dan memberikan pemahaman terkait dengan politik kepada masyarakat luas,” tutur Rofiq.
(dam)
