Sekjen DPD Nilai Statement Pukat UGM Hanya Asumsi
Sekjen DPD Nilai Statement Pukat UGM Hanya Asumsi
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto menilai statement yang disampaikan Pukat UGM soal potensi kerugian negara sebesar hingga Rp600 miliar terkait kepemimpinan di DPD hanya sebuah asumsi.
Sudarsono mengatakan, tidak mengetahui dasar statement yang disampaikan Pukat UGM tersebut. "Statement itu didasarkan pada teori atau praktek empirik pengelolaan keuangan negara? Kalau statement itu didasarkan pada teori, ya dipahamilah karena teman-teman Pukat UGM sedang mengkampanyekan pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel. Kita dukung. Semua kampus harus seperti itu. Sama, saya dari dulu juga begitu," kata Sudarsono dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Selasa (23/5/2017).
Kalau statement tersebut berdasarkan praktik empirik pengelolaan keuangan negara, Sudarsono pun memepertanyakan apakah teman-teman Pukat UGM sudah paham praktik pengelolaan APBN. "Lebih konkritnya apakah teman-teman Pukat sudah paham apa yang kami lakukan. Saya menyayangkan teman-teman Pukat hanya bicara dari balik meja di kampus. Bicara keras tanpa data dan informasi yang akurat dan kredibel. Apa ini justru tidak memperburuk citra UGM sebagai kampus hebat," ujarnya.
Sudarsono menegesakan, kesekjenan DPD dan MPR sudah duduk bersama untuk memetakan mana yang jadi bagian pengeluaran DPD dan mana pengeluaran MPR. "Jadi tidak ada duplikasi," uucapnya.
Selain itu, DPD juga duduk bersama dengan Kemenkeu dan BPK untuk memetakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebab, semua pengeluaran APBN harus seizin Kemenkeu dan saatnya pasti diperiksa BPK.
Terkait pengelolaan keuangan negara, Sudarasono mengaku mempunyai pengalaman konkrit. Pada 2005 lalu, Sudarsono memegang pada tiga jabatan publik sekaligus, yaitu Dirjen Kesbangpol, Penjabat Gubernur Jambi dan Plt Rektor IPDN. Saat itu Sudarsono sudah tahu persis apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh. "Dan karena itu clear and clean dari pemeriksaan BPK, dan yang lainya," tuturnya.
Jadi dalam konteks pengelolaan dan penggunaan APBN, lanjut Sudarsono, Ketua DPD yang sekaligus Wakil Ketua MPR, tidak perlu dikhawatirkan."Saya mengimbau teman-teman Pukat untuk menyampaikan pendapatnya dengan data. Jangan meracuni masyarakat dengan informasi yang keliru atau justru dibuat keliru. Saya saja menghormati UGM, mosok teman-teman Pukat tidak menyayangi UGM," katanya.
Sudarsono mengatakan, tidak mengetahui dasar statement yang disampaikan Pukat UGM tersebut. "Statement itu didasarkan pada teori atau praktek empirik pengelolaan keuangan negara? Kalau statement itu didasarkan pada teori, ya dipahamilah karena teman-teman Pukat UGM sedang mengkampanyekan pengelolaan APBN yang transparan dan akuntabel. Kita dukung. Semua kampus harus seperti itu. Sama, saya dari dulu juga begitu," kata Sudarsono dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Selasa (23/5/2017).
Kalau statement tersebut berdasarkan praktik empirik pengelolaan keuangan negara, Sudarsono pun memepertanyakan apakah teman-teman Pukat UGM sudah paham praktik pengelolaan APBN. "Lebih konkritnya apakah teman-teman Pukat sudah paham apa yang kami lakukan. Saya menyayangkan teman-teman Pukat hanya bicara dari balik meja di kampus. Bicara keras tanpa data dan informasi yang akurat dan kredibel. Apa ini justru tidak memperburuk citra UGM sebagai kampus hebat," ujarnya.
Sudarsono menegesakan, kesekjenan DPD dan MPR sudah duduk bersama untuk memetakan mana yang jadi bagian pengeluaran DPD dan mana pengeluaran MPR. "Jadi tidak ada duplikasi," uucapnya.
Selain itu, DPD juga duduk bersama dengan Kemenkeu dan BPK untuk memetakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebab, semua pengeluaran APBN harus seizin Kemenkeu dan saatnya pasti diperiksa BPK.
Terkait pengelolaan keuangan negara, Sudarasono mengaku mempunyai pengalaman konkrit. Pada 2005 lalu, Sudarsono memegang pada tiga jabatan publik sekaligus, yaitu Dirjen Kesbangpol, Penjabat Gubernur Jambi dan Plt Rektor IPDN. Saat itu Sudarsono sudah tahu persis apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh. "Dan karena itu clear and clean dari pemeriksaan BPK, dan yang lainya," tuturnya.
Jadi dalam konteks pengelolaan dan penggunaan APBN, lanjut Sudarsono, Ketua DPD yang sekaligus Wakil Ketua MPR, tidak perlu dikhawatirkan."Saya mengimbau teman-teman Pukat untuk menyampaikan pendapatnya dengan data. Jangan meracuni masyarakat dengan informasi yang keliru atau justru dibuat keliru. Saya saja menghormati UGM, mosok teman-teman Pukat tidak menyayangi UGM," katanya.
(whb)
Explore More