17 Daerah Belum Anggarkan Dana Pilkada 2018
Selasa, 16 Mei 2017 - 16:36 WIB
17 Daerah Belum Anggarkan Dana Pilkada 2018
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 17 kabupaten/kota penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2018 belum menganggarkan dana pilkadanya. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi berharap dalam minggu ini ke-17 daerah bisa segera mengajukan nota perjanjian hibah daerahnya (NPHD) ke pemerintah setempat.
“Setidaknya data pengajuannya saja dulu, berapa, total. Nanti soal lain yang disetujui,” ujar Pramono saat berbincang di kantornya, Jakarta, Selasa (16/5/2017).
Salah satu daerah yang belum menganggarkan dana pilkadanya menurut Pramono adalah Pangkalpinang (Bangka Belitung). Menurut dia, keterlambatan penganggaran dapat memengaruhi jalannya tahapan pilkada. Khususnya ditahapan awal seperti pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta verifikasi calon perseorangan.
“Itu juga bisa terganggu. Makanya supaya persiapannya tidak ketinggalan harus dipastikan, karena jika tidak akan menguras energi kita, harus supervisi ke pemdanya, kan repot,” tutur Pramono.
Pramono menambahkan, batas akhir penandatanganan NPHD sendiri ditenggat hingga 27 September 2017. “Kita harapkan pemda menyiapkan anggarannya setidak-tidaknya melalui APBD perubahan tidak terlambat dan tidak kurang,” pungkasnya.
“Setidaknya data pengajuannya saja dulu, berapa, total. Nanti soal lain yang disetujui,” ujar Pramono saat berbincang di kantornya, Jakarta, Selasa (16/5/2017).
Salah satu daerah yang belum menganggarkan dana pilkadanya menurut Pramono adalah Pangkalpinang (Bangka Belitung). Menurut dia, keterlambatan penganggaran dapat memengaruhi jalannya tahapan pilkada. Khususnya ditahapan awal seperti pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta verifikasi calon perseorangan.
“Itu juga bisa terganggu. Makanya supaya persiapannya tidak ketinggalan harus dipastikan, karena jika tidak akan menguras energi kita, harus supervisi ke pemdanya, kan repot,” tutur Pramono.
Pramono menambahkan, batas akhir penandatanganan NPHD sendiri ditenggat hingga 27 September 2017. “Kita harapkan pemda menyiapkan anggarannya setidak-tidaknya melalui APBD perubahan tidak terlambat dan tidak kurang,” pungkasnya.
(kri)
