HTI: Khilafah Ajaran Islam, Disebut dalam Alquran
Rabu, 10 Mei 2017 - 09:16 WIB
HTI: Khilafah Ajaran Islam, Disebut dalam Alquran
A
A
A
JAKARTA - Rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah tidak lepas dari adanya isu khilafah yang selama ini diperjuangkan oleh organisasi tersebut. Menurut Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, tidak ada yang salah dari ajaran khilafah sebab itu adalah ajaran Islam yang mengatur tata cara hidup muslim.
“Kalau kita pahami itu adalah ajaran Islam, disebut dalam Alquran. Kan ini semua menyampaikan ajaran Islam, A-Z, dari masalah akidah, ibadah, makanan, minuman, akhlak. Di dalamnya juga ada masalah ekonomi pendidikan, budaya, politik, sosial sampai kepada khilafah,” ujar Ismail saat menggelar konfrensi pers di Kantor HTI, Jalan Soepomo, Jakarta, Selasa 9 Mei 2017.
Dan posisi HTI dalam memperjuangkan khilafah, kata Ismail adalah mengubah umat Islam dari kebiasaan kurang baik menjadi baik. Dia mencontohkan, yang dulu belum salat menjadi salat. “Termasuk dalam konteks kehidupan dan bernegara,” kata Ismail.
Di luar itu, menurut Ismail HTI tidak memiliki domain untuk mendorong adanya perubahan dasar negara. “Domain kita sebagai bagian dari masyarakat, itu mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang terbatas karena itu kita tidak bisa memastikan dan mengatakan begini begitu,” tambah Ismail.
“Kalau kita pahami itu adalah ajaran Islam, disebut dalam Alquran. Kan ini semua menyampaikan ajaran Islam, A-Z, dari masalah akidah, ibadah, makanan, minuman, akhlak. Di dalamnya juga ada masalah ekonomi pendidikan, budaya, politik, sosial sampai kepada khilafah,” ujar Ismail saat menggelar konfrensi pers di Kantor HTI, Jalan Soepomo, Jakarta, Selasa 9 Mei 2017.
Dan posisi HTI dalam memperjuangkan khilafah, kata Ismail adalah mengubah umat Islam dari kebiasaan kurang baik menjadi baik. Dia mencontohkan, yang dulu belum salat menjadi salat. “Termasuk dalam konteks kehidupan dan bernegara,” kata Ismail.
Di luar itu, menurut Ismail HTI tidak memiliki domain untuk mendorong adanya perubahan dasar negara. “Domain kita sebagai bagian dari masyarakat, itu mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang terbatas karena itu kita tidak bisa memastikan dan mengatakan begini begitu,” tambah Ismail.
(kri)
