HTI: Kami Akan Melakukan Perlawanan Hukum!
Selasa, 09 Mei 2017 - 17:38 WIB
HTI: Kami Akan Melakukan Perlawanan Hukum!
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah menyiapkan langkah hukum merespons rencana pemerintah yang akan membubarkannya organisasinya.
Juru bicara HTI, Ismail Yusanto menegaskan perlawanan hukum akan ditempuh sebagai upaya menghadapi rencana pemerintah yang dianggap berseberangan dengan fakta yang ada.
“Kalau pemerintah bersikeras kita saat ini sedang menyiapkan perlawanan dan pembelaan hukum. Bentuknya seperti apa kita belum bisa sampaikan saat ini. Tapi kita tidak akan tinggal diam,” ujar Ismail saat menggelar konferensi pers di Kantor HTI, Jalan Soepomo, Jakarta, Selasa (9/5/2017).
Menurut Ismail, selama 20 tahun HTI di Indonesia, baru kali ini pemerintah mengusik oganisasinya. Apalagi rencana pembubaran tanpa ada alasan jelas dan prosedur yang diatur dalam undang-undang (UU).
“Kalau kita ikuti UU bahwa harus ada SP (surat peringatan) pertama, kedua, dan ketiga. Jangankan SP3, surat peringatan pertama pun tidak pernah, karena HTI tidak pernah melakukan sesuatu yang mengharuskan dikeluarkannya SP,” kata Ismail.
Dengan segala macam pertanyaan tersebut, Ismail pun berharap pemerintah mengurungkan niatnya membubarkan HTI. “Kita berharap sebenarnya langkah pemerintah ini tidak harus diteruskan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam konferensi pers menyampaikan rencana pemerintah membubarkan HTI karena dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila.
HTI juga dianggap tidak melaksanakan peran positif mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
Juru bicara HTI, Ismail Yusanto menegaskan perlawanan hukum akan ditempuh sebagai upaya menghadapi rencana pemerintah yang dianggap berseberangan dengan fakta yang ada.
“Kalau pemerintah bersikeras kita saat ini sedang menyiapkan perlawanan dan pembelaan hukum. Bentuknya seperti apa kita belum bisa sampaikan saat ini. Tapi kita tidak akan tinggal diam,” ujar Ismail saat menggelar konferensi pers di Kantor HTI, Jalan Soepomo, Jakarta, Selasa (9/5/2017).
Menurut Ismail, selama 20 tahun HTI di Indonesia, baru kali ini pemerintah mengusik oganisasinya. Apalagi rencana pembubaran tanpa ada alasan jelas dan prosedur yang diatur dalam undang-undang (UU).
“Kalau kita ikuti UU bahwa harus ada SP (surat peringatan) pertama, kedua, dan ketiga. Jangankan SP3, surat peringatan pertama pun tidak pernah, karena HTI tidak pernah melakukan sesuatu yang mengharuskan dikeluarkannya SP,” kata Ismail.
Dengan segala macam pertanyaan tersebut, Ismail pun berharap pemerintah mengurungkan niatnya membubarkan HTI. “Kita berharap sebenarnya langkah pemerintah ini tidak harus diteruskan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam konferensi pers menyampaikan rencana pemerintah membubarkan HTI karena dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila.
HTI juga dianggap tidak melaksanakan peran positif mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
(dam)
