HTI Enggan Membentuk Partai Politik dan Ikut Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) M Ismail Yusanto menegaskan, sebenarnya organisasinya adalah partai politik (parpol). Hal itu untuk menjawab pertanyaan publik yang bertanya mengenai status HTI.
Menurut Ismail, HTI merupakan partai Huzbut Tahrirun atau partai pembebasan. "Jadi HTI adalah pertai pembebasan atau liberation partai atau partai pembebasan," tutur Ismail di Kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).
Ismail menuturkan, kenapa HTI dianggap partai pembebasan, karena HTI mempunyai tujuan untuk membebaskan penghambaan manusia terhadap manusia. Menurutnya, HTI ingin mengembalikan penghambaan manusia terhadap Tuhan-nya.
(Baca juga: Ingin Bubarkan HTI, Tanda Rezim Jokowi Sudah Tak Mampu Berkuasa)
Terkait sikap HTI yang enggan ikut dalam pemilu di Indonesia, Ismail mengaku hal itu adalah pilihan. Menurutnya, tanpa mengikuti pemilu tidak mengurangi posisi HTI sebagai partai.
Berikutnya, Ismail menjawab kemungkinan HTI akan menjadi parpol, menurutnya hingga saat ini pihaknya menolak menjadi parpol.
"Apakah dengan demikian akan jadi parpol sebagaimana yang dimaksud dalam konteks Indonesia, jawaban hingga sekarang tidak," tegasnya.
Menurut Ismail, HTI merupakan partai Huzbut Tahrirun atau partai pembebasan. "Jadi HTI adalah pertai pembebasan atau liberation partai atau partai pembebasan," tutur Ismail di Kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).
Ismail menuturkan, kenapa HTI dianggap partai pembebasan, karena HTI mempunyai tujuan untuk membebaskan penghambaan manusia terhadap manusia. Menurutnya, HTI ingin mengembalikan penghambaan manusia terhadap Tuhan-nya.
(Baca juga: Ingin Bubarkan HTI, Tanda Rezim Jokowi Sudah Tak Mampu Berkuasa)
Terkait sikap HTI yang enggan ikut dalam pemilu di Indonesia, Ismail mengaku hal itu adalah pilihan. Menurutnya, tanpa mengikuti pemilu tidak mengurangi posisi HTI sebagai partai.
Berikutnya, Ismail menjawab kemungkinan HTI akan menjadi parpol, menurutnya hingga saat ini pihaknya menolak menjadi parpol.
"Apakah dengan demikian akan jadi parpol sebagaimana yang dimaksud dalam konteks Indonesia, jawaban hingga sekarang tidak," tegasnya.
(maf)