Tak Bisa Begitu Saja Bubarkan Ormas Harus Ada Tahapan
Selasa, 09 Mei 2017 - 08:38 WIB
Tak Bisa Begitu Saja Bubarkan Ormas Harus Ada Tahapan
A
A
A
JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto, telah mengumumkan akan melakukan langkah hukum pembubaran terhadap Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebab HTI dianggap sebagai ormas yang bertentangan atau anti-Pancasila.
Menurut pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, pembubaran sebuah ormas merupakan kewenangan pemerintah, jika ormas tersebut dipandang bertentangan dengan ideologi negara. Namun pembubaran seyogyanya harus sesuai mekanisme dan undang-undang yang berlaku.
Menurutnya, pembubaran sebuah ormas merupakan upaya terakhir setelah pemerintah menemui jalan buntu dengan berulang kali mengingatkan. "Harus ada tahapan sanksi yang diberikan secara gradual mulai dari teguran secara tertulis, pembekuan, dan pembubaran," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Selasa (9/5/2017).
(Baca juga: Pembubaran HTI Diyakini Bakal Tambah Bikin Runyam Situasi)
Adi menuturkan, setelah melalui proses gradual tidak diindahkan, maka ormas memang layak dibubarkan. Namun dia berharap, pembubaran itu tidak memantik dan memancing kegaduhan baru di kalangan umat Islam.
Maklum kata Adi, ormas Islam pernah mengalami sejarah pahit, dituduh sebagai ormas yang anti-Pancasila dan anti-Demokrasi. Menurutnya, langkah pemerintah perlu didukung. Namun pemerintah juga harus berani membubarkan ormas lain yang dipandang merongrong Pancasila.
Karenanya, pembubaran ormas seperti HTI harus mendengar masukan publik, tidak sesuka hati dilakukan. Hal ini dilakukan agar tidak terkesan pembubaran ormas karena sikap kritisnya terhadap pemerintah.
"Ini semua dilakukan utk memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Potensi anti-pancasila bukan hanya dari kalangan Islam, kalangan lain juga banyak," pungkasnya.
Menurut pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno, pembubaran sebuah ormas merupakan kewenangan pemerintah, jika ormas tersebut dipandang bertentangan dengan ideologi negara. Namun pembubaran seyogyanya harus sesuai mekanisme dan undang-undang yang berlaku.
Menurutnya, pembubaran sebuah ormas merupakan upaya terakhir setelah pemerintah menemui jalan buntu dengan berulang kali mengingatkan. "Harus ada tahapan sanksi yang diberikan secara gradual mulai dari teguran secara tertulis, pembekuan, dan pembubaran," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Selasa (9/5/2017).
(Baca juga: Pembubaran HTI Diyakini Bakal Tambah Bikin Runyam Situasi)
Adi menuturkan, setelah melalui proses gradual tidak diindahkan, maka ormas memang layak dibubarkan. Namun dia berharap, pembubaran itu tidak memantik dan memancing kegaduhan baru di kalangan umat Islam.
Maklum kata Adi, ormas Islam pernah mengalami sejarah pahit, dituduh sebagai ormas yang anti-Pancasila dan anti-Demokrasi. Menurutnya, langkah pemerintah perlu didukung. Namun pemerintah juga harus berani membubarkan ormas lain yang dipandang merongrong Pancasila.
Karenanya, pembubaran ormas seperti HTI harus mendengar masukan publik, tidak sesuka hati dilakukan. Hal ini dilakukan agar tidak terkesan pembubaran ormas karena sikap kritisnya terhadap pemerintah.
"Ini semua dilakukan utk memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Potensi anti-pancasila bukan hanya dari kalangan Islam, kalangan lain juga banyak," pungkasnya.
(maf)
