Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, Pemerintah Dinilai Zalim
A
A
A
KALIMANTAN TENGAH - Rencana pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) diprotes. Kebijakan tersebut dinilai sebagai sesuatu yang zalim.
"Itu kebijakan zalim. Apa bukti HTI anti-Pancasila? Jargon anti-Pancasila hanya kedok untuk membungkam suara kritis HTI dan melindungi kekuasaan pemerintah yang semakin liberal," ujar Humas DPD HTI Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Andri kepada MNC Media, Senin (8/5/2017).
Menurut dia, HTI dari berbagai daerah di Indonesia akan melakukan koordinasi internal dan selanjutnya menunggu instruksi HTI pusat.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto pada Rabu (8/5/2017) siang mengumumkan rencana pembubaran HTI karena kegiatannya selama ini dianggap tidak sesuai dengan Pancasila.
Wiranto juga menganggap HTI tidak berperan positif dalam mendukung program pembangunan nasional. (Baca Juga: Alasan Pemerintah Bubarkan Ormas HTI )
"Itu kebijakan zalim. Apa bukti HTI anti-Pancasila? Jargon anti-Pancasila hanya kedok untuk membungkam suara kritis HTI dan melindungi kekuasaan pemerintah yang semakin liberal," ujar Humas DPD HTI Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Andri kepada MNC Media, Senin (8/5/2017).
Menurut dia, HTI dari berbagai daerah di Indonesia akan melakukan koordinasi internal dan selanjutnya menunggu instruksi HTI pusat.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto pada Rabu (8/5/2017) siang mengumumkan rencana pembubaran HTI karena kegiatannya selama ini dianggap tidak sesuai dengan Pancasila.
Wiranto juga menganggap HTI tidak berperan positif dalam mendukung program pembangunan nasional. (Baca Juga: Alasan Pemerintah Bubarkan Ormas HTI )
(dam)