Bubarkan HTI Tanpa Proses Hukum, Pemerintah Hina Demokrasi

Senin, 08 Mei 2017 - 16:19 WIB
Bubarkan HTI Tanpa Proses...
Bubarkan HTI Tanpa Proses Hukum, Pemerintah Hina Demokrasi
A A A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) disindir dalam kebijakannya untuk membubarkan Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintahan Jokowi dalam perspektif hukum dinilai sama saja dengan HTI.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pembubaran Ormas Islam HTI harus didasari fakta hukum yang jelas. Artinya, kata dia pembubaran Ormas Islam HTI tanpa melalui proses hukum tidak boleh dilakukan.

"Apa bedanya, HTI dengan ormas lain yang tidak menghormati hukum? Apa bedanya pemerintah dengan HTI bila abai dengan proses pengadilan," ujar Dahnil dalam akun Twitter @Dahnilanzar, Senin (8/5/2017).

Dia mengingatkan, Pemerintahan Jokowi sama saja menghina demokrasi di Indonesia jika mengesampingkan proses hukum dalam membubarkan Orams Islam HTI. Maka itu dia meminta Pemerintahan Jokowi bisa mempertanggungjawabkan sikapnya soal pembubaran HTI dengan bukti yang kuat melalui pengadilan. (Baca: Alasan Pemerintah Bubarkan Ormas HTI)

"Demokrasi yang dikutuk oleh HTI itu pun ikut kita kutuk dengan laku antidemokrasi, abai penegakan hukum melalui pengadilan. Kita jadi sama dengan HTI," ucapnya.
(kur)
Berita Terkait
Antisipasi Bentrokan,...
Antisipasi Bentrokan, Pos Ormas di Tangerang Dibongkar Paksa
Tampang Empat Anggota...
Tampang Empat Anggota GRIB Jaya Pelaku Perusakan Aset PT KAI di Semarang
Dodi Reza Alex Noerdin...
Dodi Reza Alex Noerdin Hadiri Silaturahmi dengan Ketum Ormas MKGR
Jambore Tuntas Dilaksanakan,...
Jambore Tuntas Dilaksanakan, AMP Lahirkan Kader Pelopor
Sebanyak 150 Ormas Ikut...
Sebanyak 150 Ormas Ikut Jambore Ormas Jabar 2024
Muktamar XXI Mathla’ul...
Muktamar XXI Mathla’ul Anwar Resmi Dibuka, Menag Tegaskan Pentingnya Peran Organisasi Keagamaan
Berita Terkini
Jaga Kredibilitas Negara,...
Jaga Kredibilitas Negara, Pengamat Dukung Kejagung Usut Korupsi MBG
PDIP: UU Polri Harus...
PDIP: UU Polri Harus Mampu Cegah Intervensi Politik dan Kepentingan Oligarki
Penampakan Bupati Muara...
Penampakan Bupati Muara Enim Edison Pakai Rompi Oranye usai Ditetapkan Tersangka
Tiyo Ardianto Tolak...
Tiyo Ardianto Tolak Tawaran Bertemu Petinggi Lembaga Berbintang yang akan Berikan Apa pun yang Dia Mau
Semangat Otsus Harus...
Semangat Otsus Harus Tercermin dalam Desain Politik Papua
Meritokrasi di TNI,...
Meritokrasi di TNI, Kapuspen: Jabatan Tak Ditentukan seperti Urut Kacang Tapi Kompetensi
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved