Busyro Muqoddas Nilai Presiden Jokowi Tidak Hargai Pegawai KPK
Kamis, 04 Mei 2017 - 22:17 WIB
Busyro Muqoddas Nilai Presiden Jokowi Tidak Hargai Pegawai KPK
A
A
A
JAKARTA - Kritik keras disampaikan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, atas kasus penyiraman yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
Menurut Busro, ancaman yang datang kepada pegawai KPK tidak datang kali ini saja, namun pemerintah tidak memberikan respons yang cukup untuk mencegah atau melindungi pegawai KPK dari ancaman.
"Bukan saja tidak merespons, Presiden tidak menghargai pegawai KPK," kata Busyro saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/5/2017).
Menurutnya, pegawai KPK beda dengan komisioner yang memiliki jabatan tertentu di lembaga itu. Pegawai KPK yang sifatnya permanen sangat rentan mendapatkan intimidasi atau ancaman selama mereka bekerja mengusut kasus korupsi yang ada di Indonesia.
"Kalau pimpinan itu 4 tahun, yang permanen itu pegawai KPK. Dalam wadah pegawai resmi sudah menyampaikan aspirasinya, harusnya aspirasi itu direspons, dihargai oleh Presiden dan pimpinan KPK," ucap Busyro.
Busyro pun khawatir minimnya perhatian ini akan berdampak pada kasus serupa di kemudian hari. Apalagi kasus terakhir yang menimpa Novel menurut dia, bukanlah kasus pertama yang diterima oleh penyidik maupun pegawai KPK.
"Yang tadi saya katakan, ada penyidik yang laptopnya diambil paksa di taksi. Itu sudah teror, tidak hanya Novel, dan itu dokumen penting," tutupnya.
Menurut Busro, ancaman yang datang kepada pegawai KPK tidak datang kali ini saja, namun pemerintah tidak memberikan respons yang cukup untuk mencegah atau melindungi pegawai KPK dari ancaman.
"Bukan saja tidak merespons, Presiden tidak menghargai pegawai KPK," kata Busyro saat ditemui di Jakarta, Kamis (4/5/2017).
Menurutnya, pegawai KPK beda dengan komisioner yang memiliki jabatan tertentu di lembaga itu. Pegawai KPK yang sifatnya permanen sangat rentan mendapatkan intimidasi atau ancaman selama mereka bekerja mengusut kasus korupsi yang ada di Indonesia.
"Kalau pimpinan itu 4 tahun, yang permanen itu pegawai KPK. Dalam wadah pegawai resmi sudah menyampaikan aspirasinya, harusnya aspirasi itu direspons, dihargai oleh Presiden dan pimpinan KPK," ucap Busyro.
Busyro pun khawatir minimnya perhatian ini akan berdampak pada kasus serupa di kemudian hari. Apalagi kasus terakhir yang menimpa Novel menurut dia, bukanlah kasus pertama yang diterima oleh penyidik maupun pegawai KPK.
"Yang tadi saya katakan, ada penyidik yang laptopnya diambil paksa di taksi. Itu sudah teror, tidak hanya Novel, dan itu dokumen penting," tutupnya.
(maf)
