Di Hadapan Cak Imin, Puluhan Nelayan Keluhkan Pelarangan Cantrang
Di Hadapan Cak Imin, Puluhan Nelayan Keluhkan Pelarangan Cantrang
A
A
A
JAKARTA - Puluhan nelayan dari berbagai daerah di Indonesia menyampaikan keluhan terkait pelarangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine Nets) kepada Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar.
Keluhan ini disampaikan perwakilan nelayan dari berbagai wilayah di Indonesia saat mendatangi Kantor DPP PKB untuk berdialog dengan Ketum DPP PKB pada Selasa (2/5/2017). Dalam kesempatan tersebut, nelayan satu suara keluhkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Serta Permen KKP Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Permen KKP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Tak itu saja, para nelayan juga mengeluhkan sikap kepolisian yang langsung menangkap nelayan yang masih beroperasi menggunakan cantrang.
Mendengar keluhan nelayan tersebut, Cak Imin meminta kepolisian melepas atau menjadikan nelayan-nelayan tersebut sebagai tahanan kota.
"Bila kepolisian membutuhkan penjamin, saya yang akan menjamin," kata Cak Imin di hadapan puluhan nelayan.
Cak Imin juga mengundang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk hadir menemui nelayan dan mau berdialog dengan nelayan. "Kalau Bu Susi butuh teman dan takut berdialog dengan nelayan, saya akan temani. Pertemuan dengan nelayan sangat penting agar semua pihak mengetahui langsung permasalahan para nelayan," ujarnya.
Cak Imin memastikan PKB betul-betul murni ingin memperjuangan nasib nelayan dan warga Nahdliyyin akibat kebijakan Menteri KKP yang tidak membuat kemakmuran dan kesejahteraan nelayan. “Saya dan PKB betul-betul murni karena nelayan adalah mayoritas warga kita, mayoritas warga Nahdlatul Ulama, Nahdliyyin dan nahdliyat yang menjerit karena kebijakan-kebijakan Menteri KKP terutama yang tidak membuat kemakmuran dan kesejahteraan nelayan," ucapnya.
Salah seorang nelayan asal Banten, Suadi mengeluhkan kebijakan Susi yang berujung pada matinya kapal-kapal kecil dan banyak nelayan yang ditangkap lantaran masih menggunakan cantrang. "Kami memang tidak merasakan dampaknya secara langsung, tapi kami terkena imbasnya. Sebab, kapal-kapal di Banten, merupakan kapal-kapal sedang yang masih menggunakan cantrang. Mereka terpaksa menghentikan operasi karena takut ditangkap polisi," ucapnya.
Keluhan ini disampaikan perwakilan nelayan dari berbagai wilayah di Indonesia saat mendatangi Kantor DPP PKB untuk berdialog dengan Ketum DPP PKB pada Selasa (2/5/2017). Dalam kesempatan tersebut, nelayan satu suara keluhkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Serta Permen KKP Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Permen KKP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Tak itu saja, para nelayan juga mengeluhkan sikap kepolisian yang langsung menangkap nelayan yang masih beroperasi menggunakan cantrang.
Mendengar keluhan nelayan tersebut, Cak Imin meminta kepolisian melepas atau menjadikan nelayan-nelayan tersebut sebagai tahanan kota.
"Bila kepolisian membutuhkan penjamin, saya yang akan menjamin," kata Cak Imin di hadapan puluhan nelayan.
Cak Imin juga mengundang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk hadir menemui nelayan dan mau berdialog dengan nelayan. "Kalau Bu Susi butuh teman dan takut berdialog dengan nelayan, saya akan temani. Pertemuan dengan nelayan sangat penting agar semua pihak mengetahui langsung permasalahan para nelayan," ujarnya.
Cak Imin memastikan PKB betul-betul murni ingin memperjuangan nasib nelayan dan warga Nahdliyyin akibat kebijakan Menteri KKP yang tidak membuat kemakmuran dan kesejahteraan nelayan. “Saya dan PKB betul-betul murni karena nelayan adalah mayoritas warga kita, mayoritas warga Nahdlatul Ulama, Nahdliyyin dan nahdliyat yang menjerit karena kebijakan-kebijakan Menteri KKP terutama yang tidak membuat kemakmuran dan kesejahteraan nelayan," ucapnya.
Salah seorang nelayan asal Banten, Suadi mengeluhkan kebijakan Susi yang berujung pada matinya kapal-kapal kecil dan banyak nelayan yang ditangkap lantaran masih menggunakan cantrang. "Kami memang tidak merasakan dampaknya secara langsung, tapi kami terkena imbasnya. Sebab, kapal-kapal di Banten, merupakan kapal-kapal sedang yang masih menggunakan cantrang. Mereka terpaksa menghentikan operasi karena takut ditangkap polisi," ucapnya.
(whb)
Explore More