Sindir Penolak Angket KPK, Masinton: Hentikan Politik Kemunafikan!
Jum'at, 28 April 2017 - 15:34 WIB
Sindir Penolak Angket KPK, Masinton: Hentikan Politik Kemunafikan!
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu kecewa terhadap sejumlah fraksi di DPR yang menolak penggunaan hak angket menyelidiki proses penanganan kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seperti diketahui, fraksi di DPR yang menolak penggunaan hak angket KPK, yakni Gerindra, Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Belakangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mengambil sikap sama. (Baca Juga: T olak Angket, PKS Tidak Ingin Kinerja KPK Terganggu )
Masinton menilai fraksi penolak hak angket telah memainkan politik munafik. "Politik kemunafikan ini harus dihentikan. Semua meyakini sejak awal ada proses yang salah," kata Masinton dalam rapat paripurna DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4/2017).
Padahal, kata Masinton, penggunaan hak angket sudah disepakati internal Komisi III. Hak angket sudah disetujui pimpinan dan anggota komisi hukum tersebut.
Oleh karena itu dia mengaku heran dengan banyaknya penolakan penggunaan angket saat paripurna. Apalagi penolakan itu dilakukan oleh anggota Komisi III. "Menggali (indikasi penyimpangan) bulan berarti prokoruptor. Kita ingin negara bersih dari korupsi bukan dengan cara manufik," Ketua Masinton.
Masinton menyindir, anggota Dewan harus konsisten dengan langkah politik yang diambil dan tidak sibuk pencitraan. Mantan aktivis 98 ini mengaskan telah menyadari risiko yang akan dia hadapi saat mengusung hak angket KPK.
"Saya sampaikan kepada rakyat ini forum politik munafik. Politik munafik harus diakhiri," ucap Masinton.
Seperti diketahui, fraksi di DPR yang menolak penggunaan hak angket KPK, yakni Gerindra, Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Belakangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mengambil sikap sama. (Baca Juga: T olak Angket, PKS Tidak Ingin Kinerja KPK Terganggu )
Masinton menilai fraksi penolak hak angket telah memainkan politik munafik. "Politik kemunafikan ini harus dihentikan. Semua meyakini sejak awal ada proses yang salah," kata Masinton dalam rapat paripurna DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4/2017).
Padahal, kata Masinton, penggunaan hak angket sudah disepakati internal Komisi III. Hak angket sudah disetujui pimpinan dan anggota komisi hukum tersebut.
Oleh karena itu dia mengaku heran dengan banyaknya penolakan penggunaan angket saat paripurna. Apalagi penolakan itu dilakukan oleh anggota Komisi III. "Menggali (indikasi penyimpangan) bulan berarti prokoruptor. Kita ingin negara bersih dari korupsi bukan dengan cara manufik," Ketua Masinton.
Masinton menyindir, anggota Dewan harus konsisten dengan langkah politik yang diambil dan tidak sibuk pencitraan. Mantan aktivis 98 ini mengaskan telah menyadari risiko yang akan dia hadapi saat mengusung hak angket KPK.
"Saya sampaikan kepada rakyat ini forum politik munafik. Politik munafik harus diakhiri," ucap Masinton.
(dam)
