Isu Reshuffle, Fadli Zon Minta Presiden Evaluasi Jaksa Agung
Kamis, 27 April 2017 - 15:50 WIB
Isu Reshuffle, Fadli Zon Minta Presiden Evaluasi Jaksa Agung
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pihak meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan untuk mengganti posisi Jaksa Agung M Prasetyo dalam wacana perombakan atau reshuffle kabinet yang bergulir setelah gelaran Pilkada DKI Jakarta.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurutnya, posisi Jaksa Agung patut dipertimbangkan untuk diganti karena kualitas penegakan hukum yang merosot hingga bermuatan politis.
"Proses penegakan hukum belakangan ini didominasi muatan politik," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (27/4/2017).
Seperti dalam kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai terdakwa, Fadli Zon menilai, jaksa tampak pilih kasih dalam memberikan tuntutan.
(Baca juga: Reshuffle Kabinet, Jokowi Disarankan Pertimbangkan Posisi Jaksa Agung)
Menurut Fadli, tuntutan satu tahun penjara dan dua tahun masa percobaan terlalu rendah dibanding dengan tuntutan bagi terdakwa kasus serupa di masa lalu. "Masyarakat merasa ada ketidakadilan. Proses hukum terpuruk," ucap Fadli.
Namun demikian, lanjut Fadli, kini keputusan ada di tangan Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif. "(Sekarang) terserah Presiden," ucap Fadli.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurutnya, posisi Jaksa Agung patut dipertimbangkan untuk diganti karena kualitas penegakan hukum yang merosot hingga bermuatan politis.
"Proses penegakan hukum belakangan ini didominasi muatan politik," kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (27/4/2017).
Seperti dalam kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai terdakwa, Fadli Zon menilai, jaksa tampak pilih kasih dalam memberikan tuntutan.
(Baca juga: Reshuffle Kabinet, Jokowi Disarankan Pertimbangkan Posisi Jaksa Agung)
Menurut Fadli, tuntutan satu tahun penjara dan dua tahun masa percobaan terlalu rendah dibanding dengan tuntutan bagi terdakwa kasus serupa di masa lalu. "Masyarakat merasa ada ketidakadilan. Proses hukum terpuruk," ucap Fadli.
Namun demikian, lanjut Fadli, kini keputusan ada di tangan Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif. "(Sekarang) terserah Presiden," ucap Fadli.
(maf)
