DPR Raker dengan KPU-Bawaslu Bahas Pilkada Serentak 2018
Selasa, 25 April 2017 - 13:32 WIB
DPR Raker dengan KPU-Bawaslu Bahas Pilkada Serentak 2018
A
A
A
JAKARTA - Komisi II DPR menggelar rapat kerja (raker) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Raker membahas persiapan Pilkada Serentak 2018.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, raker kali ini merupakan raker perdana bersama anggota KPU dan Bawaslu yang baru dilantik beberapa waktu lalu.
"Kami akan minta paparan terkait persiapan Pilkada 2018. Kita ingin Pilkada 2018 lebih baik dari Pilkada 2017 dan 2015," kata Riza di ruang rapat Komisi II, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).
Riza mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 harus dipersiapkan lebih matang. Pasalnya kata Riza, jumlah daerah penyelenggara Pilkada 2018 lebih banyak jumlahnya dibanding 2017.
(Baca juga: Bawaslu Diminta Tegas Menindak Pelaku Kecurangan Pilkada)
"Daerah-daerah yang memiliki basis-basis pemilih terbanyak di Indonesia ada di Pilkada 2018. Seperti Jabar, Jateng, Jatim, dan daerah-daerah yang dianggap rawan, Papua juga ada di 2018," kata Riza.
"Terlebih KPU-nya banyak yang baru dan Bawaslu seluruhnya baru. Tentu mereka perlu dapat masukan-masukan dari komisi II agar mampu mengantisipasi kemungkinan yang tidak baik," imbuh Riza.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, raker kali ini merupakan raker perdana bersama anggota KPU dan Bawaslu yang baru dilantik beberapa waktu lalu.
"Kami akan minta paparan terkait persiapan Pilkada 2018. Kita ingin Pilkada 2018 lebih baik dari Pilkada 2017 dan 2015," kata Riza di ruang rapat Komisi II, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).
Riza mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 harus dipersiapkan lebih matang. Pasalnya kata Riza, jumlah daerah penyelenggara Pilkada 2018 lebih banyak jumlahnya dibanding 2017.
(Baca juga: Bawaslu Diminta Tegas Menindak Pelaku Kecurangan Pilkada)
"Daerah-daerah yang memiliki basis-basis pemilih terbanyak di Indonesia ada di Pilkada 2018. Seperti Jabar, Jateng, Jatim, dan daerah-daerah yang dianggap rawan, Papua juga ada di 2018," kata Riza.
"Terlebih KPU-nya banyak yang baru dan Bawaslu seluruhnya baru. Tentu mereka perlu dapat masukan-masukan dari komisi II agar mampu mengantisipasi kemungkinan yang tidak baik," imbuh Riza.
(maf)
