Personel Polri di Pilgub DKI Lebih Banyak Ketimbang Pengamanan 212
Senin, 17 April 2017 - 12:43 WIB
Personel Polri di Pilgub DKI Lebih Banyak Ketimbang Pengamanan 212
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat koordinasi khusus yang membahas pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua, 19 April 2017.
Rapat dilakukan Wiranto bersama beberapa menteri dan kepala lembaga terkait.Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan terkait pengamanan Pilgub DKI, Polri akan menerjunkan 65 ribu personel yang dibantu TNI, pemda dan Linmas.
Dia mengatakan jumlah personel yang diturunkan lebih banyak saat mengamankan aksi demonstrasi 2 Desember 2016 (Aksi 212).
"Itu sudah cukup banyak. Itu lebih banyak dari 212 dan yang lain. Baik di TPS dan kekuatan stand by," ujar Tito di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Senin (17/4/2017).
Tito Mengatakan, pengerahan jumlah personel yang banyak dilakukan karena pihaknya mendapat laporan adanya pengerahan massa dari luar Jakarta.
Menurut dia, eskalasi pengamanan ditingkatkan mulai dari kampanye sampai pengawasan kecurangan pilkada.
Dia mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian aparat keamanan adalah terkait adanya Tamasya Al Maidah yang berkembang di masyarakat. Prinsipnya, kata Tito, pihaknya tidak ingin ada pengelompokan massa di lokasi tempat pemungutan suara (TPS).
"Karena sistem pengamanan di TPS punya pengamanan sendiri. Ada Panwaslu, Bawaslu, ada saksi-saksi dan pengamat independen dan media macam-macam," katanya.
Rapat dilakukan Wiranto bersama beberapa menteri dan kepala lembaga terkait.Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan terkait pengamanan Pilgub DKI, Polri akan menerjunkan 65 ribu personel yang dibantu TNI, pemda dan Linmas.
Dia mengatakan jumlah personel yang diturunkan lebih banyak saat mengamankan aksi demonstrasi 2 Desember 2016 (Aksi 212).
"Itu sudah cukup banyak. Itu lebih banyak dari 212 dan yang lain. Baik di TPS dan kekuatan stand by," ujar Tito di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Senin (17/4/2017).
Tito Mengatakan, pengerahan jumlah personel yang banyak dilakukan karena pihaknya mendapat laporan adanya pengerahan massa dari luar Jakarta.
Menurut dia, eskalasi pengamanan ditingkatkan mulai dari kampanye sampai pengawasan kecurangan pilkada.
Dia mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian aparat keamanan adalah terkait adanya Tamasya Al Maidah yang berkembang di masyarakat. Prinsipnya, kata Tito, pihaknya tidak ingin ada pengelompokan massa di lokasi tempat pemungutan suara (TPS).
"Karena sistem pengamanan di TPS punya pengamanan sendiri. Ada Panwaslu, Bawaslu, ada saksi-saksi dan pengamat independen dan media macam-macam," katanya.
(dam)
