PDIP Tolak Rencana DPR Kirim Nota Keberatan
Kamis, 13 April 2017 - 10:37 WIB
PDIP Tolak Rencana DPR Kirim Nota Keberatan
A
A
A
JAKARTA - Rencana pimpinan DPR mengirim nota keberatan atas status pencegahan Setya Novanto pergi ke luar negeri di protes internal DPR. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai mempunyai alasan sendiri mengajukan status pencegahan Setya Novanto pergi ke luar negeri.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang mengatakan, KPK tidak sembarangan dalam mengajukan status pencegahan ke luar negeri. Menurutnya, KPK memiliki standar operasional dalam menjalankan proses hukum.
"Saya menentang keras nota seperti itu," ujar Junimart di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2017).
Dia khawatir, nota keberatan akan menimbulkan gesekan antar lembaga DPR dengan KPK. Dia yakin, kinerja pimpinan DPR tidak terganggu dengan ditetapkannya status cegah Setya Novanto pergi ke luar negeri. (Baca: Setya Novanto Dicegah ke Luar Negeri Selama 6 Bulan)
Menurutnya, pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial. "Yang saya pahami, pimpinan tidak satu di sini, ada lima. Kalau alasan akan mengganggu kinerja, tak akan terganggu, pimpinan bisa didelegasikan," ucapnya.
Setya Novanto dicegah ke luar negeri atas permintaan KPK kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Setya Novanto dicegah ke luar negeri terkait perkara dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang mengatakan, KPK tidak sembarangan dalam mengajukan status pencegahan ke luar negeri. Menurutnya, KPK memiliki standar operasional dalam menjalankan proses hukum.
"Saya menentang keras nota seperti itu," ujar Junimart di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4/2017).
Dia khawatir, nota keberatan akan menimbulkan gesekan antar lembaga DPR dengan KPK. Dia yakin, kinerja pimpinan DPR tidak terganggu dengan ditetapkannya status cegah Setya Novanto pergi ke luar negeri. (Baca: Setya Novanto Dicegah ke Luar Negeri Selama 6 Bulan)
Menurutnya, pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial. "Yang saya pahami, pimpinan tidak satu di sini, ada lima. Kalau alasan akan mengganggu kinerja, tak akan terganggu, pimpinan bisa didelegasikan," ucapnya.
Setya Novanto dicegah ke luar negeri atas permintaan KPK kepada Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Setya Novanto dicegah ke luar negeri terkait perkara dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
(kur)
