Wacana Pembubaran DPD karena Rakyat Kecewa

JAKARTA - Wacana pembubaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bergulir baru-baru ini, dinilai sebagai bentuk kekecewaan rakyat. Pasalnya, eksistensi dan kewenangannya DPD hingga saat ini tidak jelas.

Tidak jarang rapat paripurna DPD seringkali ricuh, bahkan main fisik. Terlebih, sebagian besar senator berasal dari partai politik (parpol).

"Karena penurunan degenerasi, kewenangan enggak jelas, kemudian eksistensinya enggak jelas, ya sudah kalau begitu bubarkan saja DPD, itu bentuk kekecewaan," kata pengamat politik dari Poltracking, Hanta Yudha, di Jakarta, Sabtu (8/4/2017).

Namun, dirinya mengaku belum tentu sepakat dengan wacana pembubaran DPD itu. Dirinya juga mengaku belum tentu kecewa dengan keberadaan DPD saat ini.

(Baca juga: Oesman Sapta Diyakini Akan Lepas Jabatan Wakil Ketua MPR)

Karena menurut Hanta, pembubaran DPD harus mengamandemen konstitusi. Kata dia, semangat dari didirikannya DPD itu untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan. Diakuinya, DPD didirikan untuk mengimbangi keberadaan DPR.

"Biar DPR enggak terlalu dominan, biar enggak dimonopoli, kamar parlemen tidak dimonopoli DPR saja," pungkasnya.

Diketahui, ‎wacana pembubaran DPD kembali muncul, setelah lembaga itu ribut akibat pemilihan pimpinan baru yang menetapkan Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.