Jabatan Oesman Sapta di MPR Segera Dievaluasi
Selasa, 04 April 2017 - 14:28 WIB
Jabatan Oesman Sapta di MPR Segera Dievaluasi
A
A
A
JAKARTA - MPR akan mengevaluasi posisi Oesman Sapta Odang sebagai Wakil Ketua. Evaluasi dilakukan terkait posisinya Oesman sebagai Ketua DPD yang baru.
Oeman Sapta terpilih sebagai Ketua DPD melalui rapat paripurna yang berakhir dini hari tadi. Dalam pemilihan itu sempat diwarnai kericuhan karena menolak aturan tata tertib (tatib) masa jabatan Ketua DPD sebelumnya lima tahun menjadi 2,5 tahun.
"Dalam waktu dekat kami akan rapat pimpinan untuk membahas soal ini," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2017).
Bahkan dia sudah meminta Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR untuk mengecek hasil rapat paripurna DPD yang memutuskan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD. Namun dia mengakui tidak ada aturan yang melarang Ketua DPD merangkap Wakil Ketua MPR.
"Saya lagi kaji," ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (Baca: Tidak Semua Senator Setuju Oesman Sapta Jadi Ketua DPD)
Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) sudah mencabut aturan tatib baru DPR yang memangkas masa jabatan Ketua DPD dari lima tahun menjadi 2,5 tahun.
Oeman Sapta terpilih sebagai Ketua DPD melalui rapat paripurna yang berakhir dini hari tadi. Dalam pemilihan itu sempat diwarnai kericuhan karena menolak aturan tata tertib (tatib) masa jabatan Ketua DPD sebelumnya lima tahun menjadi 2,5 tahun.
"Dalam waktu dekat kami akan rapat pimpinan untuk membahas soal ini," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2017).
Bahkan dia sudah meminta Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR untuk mengecek hasil rapat paripurna DPD yang memutuskan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD. Namun dia mengakui tidak ada aturan yang melarang Ketua DPD merangkap Wakil Ketua MPR.
"Saya lagi kaji," ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (Baca: Tidak Semua Senator Setuju Oesman Sapta Jadi Ketua DPD)
Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) sudah mencabut aturan tatib baru DPR yang memangkas masa jabatan Ketua DPD dari lima tahun menjadi 2,5 tahun.
(kur)
