Laskar PPP Ingin Punya Pemimpin yang Revolusioner
Selasa, 04 April 2017 - 09:03 WIB
Laskar PPP Ingin Punya Pemimpin yang Revolusioner
A
A
A
YOGYAKARTA - Sekitar 200 pimpinan Laskar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Yogyakarta resah dengan konflik internal partai berlambang kakbah yang tak kunjung usai. Mereka berharap konflik diselesaikan secara kesatria.
Ketua Tim Adhoc Revolusi PPP DIY, Indrayanto menginginkan ada muktamar luar biasa untuk menganti dua pemimpin, baik dari kubu Djan Faridz maupun Muhammad Romahurmuzy (Romy).
Selain dinilai tidak mengetahui kondisi di lapangan, kedua pemimpin PPP itu dianggap sudah melenceng dari garis kepimpinan secara syariah.
"Secara syariah, kedua imam (pemimpin) kami di pusat sudah batal. Kami ingin melakukan gerakan revolusi menyeluruh untuk mengganti pemimpin secara konstitusional," kata Indrayanto, Selasa (4/4/2017).
Konflik dalam struktur kepemimpinan itu juga berimbas pada kegiatan di daerah. Mereka tidak bisa mengakses dana banpol (banpol) selama konflik ini terjadi. Imbasnya, kata dia, seluruh kegiatan dibiayai sendiri tanpa peran pemerintah.
Untuk itu, sambung Indrayanto, perlu ada muktamar luar biasa untuk mengganti kepemimpinan di PPP. Muktamar dikatakannya harus mendapatkan banyak dukungan, termasuk sebagian besar pengurus partai.
Demi merealisasikan rencana itu, kata dia, para pimpinan laskarmelakukan pertemuan dengan struktur partai DPW PPP DIY.
"Kami ingin digelar muktamar luar biasa, output-nya menemukan pemimpin baru dan merevolusi PPP. Kami siap menjadi tuan rumah," kata Indrayanto yang juga Koordinator Laskar DIY ini.
Menurut dia, pemimpin baru PPP ke depan bukan Djan dan PPP yang hingga saat ini terus berseteru. Dia berharap pemimpin baru adalah sosok yang pernah memimpin PPP tingkat provinsi (ketua DPW) maupun kabupaten/kota (DPD).
"Ketua Umum harus pernah memimpin PPP, minimal Ketua DPW atau DPD. Yang kita tahu, dua sosok pemimpin PPP itu belum pernah memimpin daerah, tahu-tahu nangkring di pusat sebagai ketum," katanya.
Pengalaman pemimpin di daerah, kata dia, menjadi modal dalam menentukan arah kebijakan parpol yang dipimpin. Selama kepemimpinan ganda ini, sambung dia, semua aktivitas dan kegiatan di daerah jalan di tempat alias vakum.
"Kami dari laskar tidak memihak salah satu kubu. Kedua kubu harus mundur, kembali melebur menjadi satu dengan menemukan pemimpin baru yang revolusioner," tambahnya.
Sementara pengurus DPW PPP DIY, Yazid mengungkapkan seluruh pimpinan laskar dan suara akar rumput bersedia memfasilitisasi muktamar luar biasa PPP. Yogyakarta dinilainya sebagai tempat alternatif pelaksanaan muktamar.
"Yogya ini tempatnya berada di tengah, dari berbagai wilayah ada penerbangan menuju Yogya. Keinginan digelar muktamar ini untuk revolusi PPP," kata penasehat pimpinan laskar ini.
Yazid yang juga anggota DPRD DIY ini berharap Mahkamah Partai memberi restu dan mengabulkan keinginan untuk mengelar muktamar.
Menurut dia, sebagian besar struktur pengurus DPW menghendaki adanya muktamar, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan beberapa wilayah lain.
Ketua DPW PPP DIY Sukri Fadholi sedang berupaya menjadi "penyambung lidah" untuk bertemu dengan DPP kedua kubu. "Kami sudah muak dan ingin akhiri konflik. Selama konflik, PPP yang dirugikan, tidak terjalin satu kesepahaman dan malah terpecah belah, ini fakta," ujarnya.
Ketua Tim Adhoc Revolusi PPP DIY, Indrayanto menginginkan ada muktamar luar biasa untuk menganti dua pemimpin, baik dari kubu Djan Faridz maupun Muhammad Romahurmuzy (Romy).
Selain dinilai tidak mengetahui kondisi di lapangan, kedua pemimpin PPP itu dianggap sudah melenceng dari garis kepimpinan secara syariah.
"Secara syariah, kedua imam (pemimpin) kami di pusat sudah batal. Kami ingin melakukan gerakan revolusi menyeluruh untuk mengganti pemimpin secara konstitusional," kata Indrayanto, Selasa (4/4/2017).
Konflik dalam struktur kepemimpinan itu juga berimbas pada kegiatan di daerah. Mereka tidak bisa mengakses dana banpol (banpol) selama konflik ini terjadi. Imbasnya, kata dia, seluruh kegiatan dibiayai sendiri tanpa peran pemerintah.
Untuk itu, sambung Indrayanto, perlu ada muktamar luar biasa untuk mengganti kepemimpinan di PPP. Muktamar dikatakannya harus mendapatkan banyak dukungan, termasuk sebagian besar pengurus partai.
Demi merealisasikan rencana itu, kata dia, para pimpinan laskarmelakukan pertemuan dengan struktur partai DPW PPP DIY.
"Kami ingin digelar muktamar luar biasa, output-nya menemukan pemimpin baru dan merevolusi PPP. Kami siap menjadi tuan rumah," kata Indrayanto yang juga Koordinator Laskar DIY ini.
Menurut dia, pemimpin baru PPP ke depan bukan Djan dan PPP yang hingga saat ini terus berseteru. Dia berharap pemimpin baru adalah sosok yang pernah memimpin PPP tingkat provinsi (ketua DPW) maupun kabupaten/kota (DPD).
"Ketua Umum harus pernah memimpin PPP, minimal Ketua DPW atau DPD. Yang kita tahu, dua sosok pemimpin PPP itu belum pernah memimpin daerah, tahu-tahu nangkring di pusat sebagai ketum," katanya.
Pengalaman pemimpin di daerah, kata dia, menjadi modal dalam menentukan arah kebijakan parpol yang dipimpin. Selama kepemimpinan ganda ini, sambung dia, semua aktivitas dan kegiatan di daerah jalan di tempat alias vakum.
"Kami dari laskar tidak memihak salah satu kubu. Kedua kubu harus mundur, kembali melebur menjadi satu dengan menemukan pemimpin baru yang revolusioner," tambahnya.
Sementara pengurus DPW PPP DIY, Yazid mengungkapkan seluruh pimpinan laskar dan suara akar rumput bersedia memfasilitisasi muktamar luar biasa PPP. Yogyakarta dinilainya sebagai tempat alternatif pelaksanaan muktamar.
"Yogya ini tempatnya berada di tengah, dari berbagai wilayah ada penerbangan menuju Yogya. Keinginan digelar muktamar ini untuk revolusi PPP," kata penasehat pimpinan laskar ini.
Yazid yang juga anggota DPRD DIY ini berharap Mahkamah Partai memberi restu dan mengabulkan keinginan untuk mengelar muktamar.
Menurut dia, sebagian besar struktur pengurus DPW menghendaki adanya muktamar, mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan beberapa wilayah lain.
Ketua DPW PPP DIY Sukri Fadholi sedang berupaya menjadi "penyambung lidah" untuk bertemu dengan DPP kedua kubu. "Kami sudah muak dan ingin akhiri konflik. Selama konflik, PPP yang dirugikan, tidak terjalin satu kesepahaman dan malah terpecah belah, ini fakta," ujarnya.
(dam)
