Soal Wacana Politikus Masuk KPU, ICW: Benahi Dahulu Partainya!
Sabtu, 25 Maret 2017 - 19:44 WIB
Soal Wacana Politikus Masuk KPU, ICW: Benahi Dahulu Partainya!
A
A
A
JAKARTA - Sebelum memiliki keinginan membuat regulasi yang membolehkan anggotanya menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik diminta untuk melakukan berbagai perbaikan.
Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina menilai seluruh parpol harus terlebih dahulu menunjukkan komitmen memperbaiki performanya kepada publik.
"Benahi partainya dahulu, benahi birokrasinya dahulu. Kalau sudah baik, nanti kepercayaan publik untuk parpol masuk KPU meningkat," kata Almas dalam acara diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (25/3/2017). (Baca Juga: Anggota KPU dari Parpol Bikin Kacau Pemilu )
Hal itu diungkapkan Almas menanggapi wacana pembuatan regulasi yang membolehkan anggota KPU boleh dari unsur parpol. Seperti diketahui, wacana itu dimunculkan Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang Pemilu sepulang dari studi banding ke Jerman.
Menurut Almas, masyarakat ingin melihat komitmen parpol untuk dapat memiliki performa yang baik. "Publik bukan benci parpol gabung KPU, tapi publik justru mau lihat performa partai politik," kata Almas.
Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina menilai seluruh parpol harus terlebih dahulu menunjukkan komitmen memperbaiki performanya kepada publik.
"Benahi partainya dahulu, benahi birokrasinya dahulu. Kalau sudah baik, nanti kepercayaan publik untuk parpol masuk KPU meningkat," kata Almas dalam acara diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (25/3/2017). (Baca Juga: Anggota KPU dari Parpol Bikin Kacau Pemilu )
Hal itu diungkapkan Almas menanggapi wacana pembuatan regulasi yang membolehkan anggota KPU boleh dari unsur parpol. Seperti diketahui, wacana itu dimunculkan Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang Pemilu sepulang dari studi banding ke Jerman.
Menurut Almas, masyarakat ingin melihat komitmen parpol untuk dapat memiliki performa yang baik. "Publik bukan benci parpol gabung KPU, tapi publik justru mau lihat performa partai politik," kata Almas.
(dam)
