Demokrat Minta Istana Luruskan Opini Keliru soal SBY Pinjam Mobil
Rabu, 22 Maret 2017 - 10:31 WIB
Demokrat Minta Istana Luruskan Opini Keliru soal SBY Pinjam Mobil
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrat meminta pihak Istana Kepresidenan meluruskan opini keliru mengenai mobil kepresidenan yang dipinjamkan ke mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menjelaskan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978, negara diwajibkan untuk menyediakan kendaraan bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden. "UU yang sama mengatur kewajiban negara menyediakan tempat tinggal bagi mereka," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (22/3/2017).
Saat SBY purnabhakti, kata dia, negara belum bisa menyediakan kendaraan karena alasan yang dapat diterima, yakni penghematan. Karena itulah saat keluar dari Istana, Setneg untuk sementara meminjamkan kendaraan kepada SBY.
"Saat ini pihak Setneg baru akan mengajukan anggaran untuk memenuhi kewajiban negara kepada mantan pimpinan negara," paparnya.
Meski demikian, kata dia, SBY berinisiatif mengembalikan kendaraan sementara yang dipinjamkan tersebut. "Saya sangat menyesalkan framing yang dibangun seolah-olah Presiden ke-6 SBY sengaja meminjam mobil lalu tidak pernah mengembalikan," imbuhnya.
Dia mengingatkan hendaknya semua pihak objektif dan mendudukkan persoalan sesuai fakta yang benar. Agar tidak muncul persepsi keliru di mata publik.
"Adalah kewajiban pihak Istana untuk mendudukkan persoalan pada fakta yang benar dan segera jelaskan persoalan yang sesungguhnya pada publik sehingga pemberitaan yang menyudutkan Presiden RI ke-6 bisa diluruskan," kata dia.
Sebaiknya, tambah dia, Mensesneg Pratikno segera meluruskan opini keliru ini. "Jangan dibiarkan opini keliru ini menyudutkan Presiden RI ke-6 SBY," pungkasnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menjelaskan, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978, negara diwajibkan untuk menyediakan kendaraan bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden. "UU yang sama mengatur kewajiban negara menyediakan tempat tinggal bagi mereka," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (22/3/2017).
Saat SBY purnabhakti, kata dia, negara belum bisa menyediakan kendaraan karena alasan yang dapat diterima, yakni penghematan. Karena itulah saat keluar dari Istana, Setneg untuk sementara meminjamkan kendaraan kepada SBY.
"Saat ini pihak Setneg baru akan mengajukan anggaran untuk memenuhi kewajiban negara kepada mantan pimpinan negara," paparnya.
Meski demikian, kata dia, SBY berinisiatif mengembalikan kendaraan sementara yang dipinjamkan tersebut. "Saya sangat menyesalkan framing yang dibangun seolah-olah Presiden ke-6 SBY sengaja meminjam mobil lalu tidak pernah mengembalikan," imbuhnya.
Dia mengingatkan hendaknya semua pihak objektif dan mendudukkan persoalan sesuai fakta yang benar. Agar tidak muncul persepsi keliru di mata publik.
"Adalah kewajiban pihak Istana untuk mendudukkan persoalan pada fakta yang benar dan segera jelaskan persoalan yang sesungguhnya pada publik sehingga pemberitaan yang menyudutkan Presiden RI ke-6 bisa diluruskan," kata dia.
Sebaiknya, tambah dia, Mensesneg Pratikno segera meluruskan opini keliru ini. "Jangan dibiarkan opini keliru ini menyudutkan Presiden RI ke-6 SBY," pungkasnya.
(kri)
