Suap Pajak, KPK Diminta Berani Telisik Fakta yang Muncul
Selasa, 21 Maret 2017 - 13:16 WIB
Suap Pajak, KPK Diminta Berani Telisik Fakta yang Muncul
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berani dan proaktif menelisik setiap fakta yang muncul untuk mengungkap secara tuntas kasus pajak terkait PT. EKP Ekspor Indonesia. Ada beberapa fakta yang terungkap dipersidangan dan menimbulkan pertanyaan besar di mata publik yang seharusnya didalami KPK.
Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Muh. Yusuf Sahide mengatakan, KPK harus meyakinkan publik terkait komitmen KPK dalam memberantas para pengemplang pajak sampai keakar-akarnya. Menurutnya KPK harus segera menjawab keraguan publik dengan melakukan penelusuran lebih lanjut, karena akan sangat mengkhawatirkan apabila lembaga yang seharusnya memeriksa dan menilai kerugian negara sudah ikut-ikutan dalam perbuatan yang merugikan keuangan negara.
"Beberapa jam sebelum dilakukannya OTT telah terjadi komunikasi antara Handang Soekarno dengan Dadang Suwarna yang membahas mengenai rencana untuk datang ke Kantor BPK sebagai lanjutan pertemuan dengan BPK tanggal 18 November 2016," ujar Yusuf dalam siaran persnya, Selasa (21/3/2017).
Menurutnya, KPK tidak boleh menutup mata dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di atas. Dia mengingatkan, KPK harus jeli dan lebih massif menguraikan modus operandi dalam kasus penghapusan pajak, dalam hal penindakan maupun pencegahan sehingga ke depan negara tidak mengalami kerugian lebih besar akibat ulah para pengemplang pajak tersebut.
"Masyarakat Indonesia menanti kinerja luar biasa KPK dalam pemberantasan pengemplang pajak di Indonesia," ucapnya. (Baca: Kasus Suap Ditjen Pajak, PT EKP Indonesia Disebut Titipan Adik Ipar R1)
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah Kasubdit Bukti Permulaan Pajak Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu Handang Soekarno dan Country Director PT EKP Ekspor Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair.
Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Muh. Yusuf Sahide mengatakan, KPK harus meyakinkan publik terkait komitmen KPK dalam memberantas para pengemplang pajak sampai keakar-akarnya. Menurutnya KPK harus segera menjawab keraguan publik dengan melakukan penelusuran lebih lanjut, karena akan sangat mengkhawatirkan apabila lembaga yang seharusnya memeriksa dan menilai kerugian negara sudah ikut-ikutan dalam perbuatan yang merugikan keuangan negara.
"Beberapa jam sebelum dilakukannya OTT telah terjadi komunikasi antara Handang Soekarno dengan Dadang Suwarna yang membahas mengenai rencana untuk datang ke Kantor BPK sebagai lanjutan pertemuan dengan BPK tanggal 18 November 2016," ujar Yusuf dalam siaran persnya, Selasa (21/3/2017).
Menurutnya, KPK tidak boleh menutup mata dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di atas. Dia mengingatkan, KPK harus jeli dan lebih massif menguraikan modus operandi dalam kasus penghapusan pajak, dalam hal penindakan maupun pencegahan sehingga ke depan negara tidak mengalami kerugian lebih besar akibat ulah para pengemplang pajak tersebut.
"Masyarakat Indonesia menanti kinerja luar biasa KPK dalam pemberantasan pengemplang pajak di Indonesia," ucapnya. (Baca: Kasus Suap Ditjen Pajak, PT EKP Indonesia Disebut Titipan Adik Ipar R1)
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah Kasubdit Bukti Permulaan Pajak Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kemenkeu Handang Soekarno dan Country Director PT EKP Ekspor Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair.
(kur)
