Soal Munaslub, Sikap Internal Golkar Terbelah

JAKARTA - Internal Partai Golkar berbeda pandangan soal wacana pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Wacana ini bergulir sejak banyaknya anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar termasuk ketua umumnya Setya Novanto disebut dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Politikus senior Partai Golkar, Muladi menilai wacana pelaksanaan Munaslub kurang tepat untuk menyikapi persoalan banyaknya kader Partai Golkar yang terseret perkara pengadaan e-KTP. Menurutnya, sejumlah kader Partai Golkar yang disebut dalam perkara e-KTP belum tentu benar terlibat.

"‎Alah (wacana Munaslub-red) itu terlalu cepat. Kan kita baca pengumuman KPK saja masih bingung kok," ujar Muladi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Dia menuturkan, Partai Golkar akan bersikap jika KPK bisa membuktikan kader partainya yang disebut itu terlibat dalam perkara e-KTP. Namun, kata dia KPK harus bisa menunjukkan alat bukti yang kuat.

"Baru partai harus mengambil langkah-langkah yang sangat bijaksana," ucapnya. (Baca: Munaslub Golkar untuk Selamatkan Citra Partai Akibat Perkara E-KTP)

Sikap Muladi ini berbeda dengan politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indoensia (KNPI) itu berpendapat Munaslub perlu dilaksanakan untuk menyelamatkan citra partai akibat terkuaknya perkara e-KTP.