E-Voting Sulit Diterapkan di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019
Rabu, 15 Maret 2017 - 21:20 WIB
E-Voting Sulit Diterapkan di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019
A
A
A
JAKARTA - Penerapan pemilihan berbasis elektronik (e-voting) di Indonesia nampaknya belum akan terlaksana dalam waktu dekat. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, ada sejumlah hal yang perlu dipersiapkan sebelum model pemilihan berbasis teknologi itu bisa digunakan.
Pertama soal kesiapan peralatan, menurut Hadar dengan didukung oleh teknologi yang canggih, tentu akan berimplikasi pada penyediaan anggaran yang cukup besar.
Dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang mencapai 546.278 se Indonesia tentunya akan sangat besar biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pengadaan perlengkapannya.
"Kalau satu alat katakanlah seharga Rp10 juta, silakan saja dihitung berapa biaya pengadaan peralatannya. Itu baru peralatan," kata Hadar di kantornya Rabu (15/3/2017).
Belum lagi proses perawatan mesin yang harus dilakukan secara berkala. Menurut Hadar, kondisi mesin e-voting harus dipastikan selalu dalam keadaan baik. Bahkan di beberapa negara guna mengantisipasi kerusakan, mereka menyediakan mesin cadangan di setiap TPS.
"Hal ini penting untuk mengantisipasi kerusakan apabila hendak digunakan," tutur Hadar.
Sisi lain yang harus diperhatikan, ketika menerapkan e-voting adalah model pemilu di Indonesia yang akan menggunakan sistem serentak, antara pemilihan legislatif serta presiden.
Hadar mempertanyakan sistem seperti apa yang nantinya dapat mengakomodir model pemilihan yang kompleks tersebut, mengingat di negara lain sistem pemilihannya terhitung sederhana. "Sementara ini rumit, harus dipersiapkan betul," ucap Hadar.
Lainnya yang juga harus dipersiapkan adalah sumberdaya manusia (SDM) yang akan menjalankan mesin tersebut. Pelatihan dan peningkatan pemahaman terhadap teknologi mesin menjadi penting sebab tantangan dan potensi gangguan juga akan semakin besar.
"Jangan sampai kita tergantung pada kecanggihan alat yang setiap waktu akan berkembang dan menyebabkan kita tergantung pada pihak yang menyediakan alat," tegas Hadar.
Pertama soal kesiapan peralatan, menurut Hadar dengan didukung oleh teknologi yang canggih, tentu akan berimplikasi pada penyediaan anggaran yang cukup besar.
Dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang mencapai 546.278 se Indonesia tentunya akan sangat besar biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pengadaan perlengkapannya.
"Kalau satu alat katakanlah seharga Rp10 juta, silakan saja dihitung berapa biaya pengadaan peralatannya. Itu baru peralatan," kata Hadar di kantornya Rabu (15/3/2017).
Belum lagi proses perawatan mesin yang harus dilakukan secara berkala. Menurut Hadar, kondisi mesin e-voting harus dipastikan selalu dalam keadaan baik. Bahkan di beberapa negara guna mengantisipasi kerusakan, mereka menyediakan mesin cadangan di setiap TPS.
"Hal ini penting untuk mengantisipasi kerusakan apabila hendak digunakan," tutur Hadar.
Sisi lain yang harus diperhatikan, ketika menerapkan e-voting adalah model pemilu di Indonesia yang akan menggunakan sistem serentak, antara pemilihan legislatif serta presiden.
Hadar mempertanyakan sistem seperti apa yang nantinya dapat mengakomodir model pemilihan yang kompleks tersebut, mengingat di negara lain sistem pemilihannya terhitung sederhana. "Sementara ini rumit, harus dipersiapkan betul," ucap Hadar.
Lainnya yang juga harus dipersiapkan adalah sumberdaya manusia (SDM) yang akan menjalankan mesin tersebut. Pelatihan dan peningkatan pemahaman terhadap teknologi mesin menjadi penting sebab tantangan dan potensi gangguan juga akan semakin besar.
"Jangan sampai kita tergantung pada kecanggihan alat yang setiap waktu akan berkembang dan menyebabkan kita tergantung pada pihak yang menyediakan alat," tegas Hadar.
(maf)
