Mendagri Klaim E-Voting Bisa Digunakan di Pilkada 2018
Mendagri Klaim E-Voting Bisa Digunakan di Pilkada 2018
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku pihaknya tengah menganggarkan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Bahkan pihaknya telah menganggarkan kembali untuk melanjutkan program identitas kependudukan tersebut.
"Anggaran baru, yang semua (anggaran kementerian/lembaga) dipotong oleh Ibu Menteri Keuangan, (anggaran e-KTP) dari kami tidak dipotong," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Menurutnya, pembuatan e-KTP ditargetkan tepat waktu dan bisa didistribusikan kepada masyarakat yang sudah melakukan perekaman. Bahkan Tjahjo mengklaim, e-KTP tersebut siap digunakan pada Pemilu 2019, jika DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghendaki sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting.
"Termasuk pilkada 2018 bertahap mau e-voting, kuncinya 178.000 sekian, ada tambahan mungkin sampai 3 juta (e-KTP) siap, oke," ucapnya.
Tjahjo tidak menyebutkan berapa anggaran yang disiapkan untuk membuat e-KTP tersebut. Namun jika dibandingkan dengan anggaran e-KTP yang bermasalah sebelumnya, tidak berbeda jauh.
Menurut Tjahjo, jika anggaran e-KTP sebelumnya sekitar Rp47.000 per KTP, dan di-mark up menjadi Rp16.000, maka kali ini dianggarkan di bawah harga Rp10.000.
Anggaran itu mengacu pada kurs dollar selama lima tahun yang terus meningkat, ongkos produksi dan problem pembuatan e-KTP yang dicetak di luar negeri.
"Itu yang mungkin problem. Tapi secara fisik tim kami yang 68 pejabat dipanggil bisa menghambat (pembuatan e-KTP) tadi terlambat. Jadi mohon maaf kepada masyarakat," ungkapnya.
Soal kualitas, Menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu belum bisa menjamin seluruhnya. Namun dia meyakini, jika tender e-KTP dilakukan secara jelas, maka hasilnya akan lebih baik.
"Yang penting itu lebih bagus. Sehingga jangan sampai ada chip-nya yang enggak diakses semua pihak enggak bisa connect, itu kan semua perbankan sudah muncul," pungkasnya.
"Anggaran baru, yang semua (anggaran kementerian/lembaga) dipotong oleh Ibu Menteri Keuangan, (anggaran e-KTP) dari kami tidak dipotong," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Menurutnya, pembuatan e-KTP ditargetkan tepat waktu dan bisa didistribusikan kepada masyarakat yang sudah melakukan perekaman. Bahkan Tjahjo mengklaim, e-KTP tersebut siap digunakan pada Pemilu 2019, jika DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghendaki sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting.
"Termasuk pilkada 2018 bertahap mau e-voting, kuncinya 178.000 sekian, ada tambahan mungkin sampai 3 juta (e-KTP) siap, oke," ucapnya.
Tjahjo tidak menyebutkan berapa anggaran yang disiapkan untuk membuat e-KTP tersebut. Namun jika dibandingkan dengan anggaran e-KTP yang bermasalah sebelumnya, tidak berbeda jauh.
Menurut Tjahjo, jika anggaran e-KTP sebelumnya sekitar Rp47.000 per KTP, dan di-mark up menjadi Rp16.000, maka kali ini dianggarkan di bawah harga Rp10.000.
Anggaran itu mengacu pada kurs dollar selama lima tahun yang terus meningkat, ongkos produksi dan problem pembuatan e-KTP yang dicetak di luar negeri.
"Itu yang mungkin problem. Tapi secara fisik tim kami yang 68 pejabat dipanggil bisa menghambat (pembuatan e-KTP) tadi terlambat. Jadi mohon maaf kepada masyarakat," ungkapnya.
Soal kualitas, Menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu belum bisa menjamin seluruhnya. Namun dia meyakini, jika tender e-KTP dilakukan secara jelas, maka hasilnya akan lebih baik.
"Yang penting itu lebih bagus. Sehingga jangan sampai ada chip-nya yang enggak diakses semua pihak enggak bisa connect, itu kan semua perbankan sudah muncul," pungkasnya.
(maf)
Explore More