Penggunaan E-Voting Harus Sesuai Tujuan dan Kebutuhan
Rabu, 15 Maret 2017 - 17:10 WIB
Penggunaan E-Voting Harus Sesuai Tujuan dan Kebutuhan
A
A
A
JAKARTA - Direktur eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta, agar pengkajian teknologi yang akan diterapkan dalam proses kepemiluan didasarkan pada tujuan dan kebutuhan.
Dia melihat, baik pemerintah maupun DPR belum menunjukkan dua hal itu, bahwa e-voting hadir bisa menjawab persoalan pemilu yang selesai melalui penerapan teknologi.
"Jadi jangan didahului oleh model teknologi yang diinginkan. Saya melihat pemerintah maupun DPR sama sekali belum menggambarkan tujuan sesungguhnya yang ingin dicapai melalui e-voting," ujar Titi melalui pesan tertulisnya, Rabu (15/3/2017).
Titi mengingatkan, apabila pembuat kebijakan hanya mementingkan model teknologi yang diinginkan, maka justru bisa menghadirkan persoalan baru dalam proses pemilu. Dan hal inilah yang banyak dialami oleh negara yang pernah menerapkan e-voting.
"Pemanfaatan teknologi bisa berpotensi melahirkan masalah baru jika tidak didasarkan pada solusi-solusi untuk menjawab tantangan yang ada," tutur Titi.
Seperti diketahui panitia khusus (pansus) RUU Pemilu sampai melakukan studi banding untuk memperkuat rencana penerapan e-voting di tanah air. Dua negara yang dikunjungi yaitu Jerman dan Meksiko, salah satunya sempat menerapkan model pemilihan berbasis elektronik tersebut dalam proses pemilunya.
Walaupun khusus untuk Jerman sejak 2009, setelah digugat dan dipertimbang, Mahkamah Konstitusi negara tersebut pada akhirnya melarang penggunaan e-voting karena melanggar beberapa prinsip yaitu: kurangnya transparansi sistem, serta sistem yang terlalu rumit.
"Sehingga pemilu di Jerman setelah 2009 tidak lagi menggunakan teknologi e-voting," pungkas Titi.
Dia melihat, baik pemerintah maupun DPR belum menunjukkan dua hal itu, bahwa e-voting hadir bisa menjawab persoalan pemilu yang selesai melalui penerapan teknologi.
"Jadi jangan didahului oleh model teknologi yang diinginkan. Saya melihat pemerintah maupun DPR sama sekali belum menggambarkan tujuan sesungguhnya yang ingin dicapai melalui e-voting," ujar Titi melalui pesan tertulisnya, Rabu (15/3/2017).
Titi mengingatkan, apabila pembuat kebijakan hanya mementingkan model teknologi yang diinginkan, maka justru bisa menghadirkan persoalan baru dalam proses pemilu. Dan hal inilah yang banyak dialami oleh negara yang pernah menerapkan e-voting.
"Pemanfaatan teknologi bisa berpotensi melahirkan masalah baru jika tidak didasarkan pada solusi-solusi untuk menjawab tantangan yang ada," tutur Titi.
Seperti diketahui panitia khusus (pansus) RUU Pemilu sampai melakukan studi banding untuk memperkuat rencana penerapan e-voting di tanah air. Dua negara yang dikunjungi yaitu Jerman dan Meksiko, salah satunya sempat menerapkan model pemilihan berbasis elektronik tersebut dalam proses pemilunya.
Walaupun khusus untuk Jerman sejak 2009, setelah digugat dan dipertimbang, Mahkamah Konstitusi negara tersebut pada akhirnya melarang penggunaan e-voting karena melanggar beberapa prinsip yaitu: kurangnya transparansi sistem, serta sistem yang terlalu rumit.
"Sehingga pemilu di Jerman setelah 2009 tidak lagi menggunakan teknologi e-voting," pungkas Titi.
(maf)
