Ketua MA Sebut Tidak Akan Sembarangan Terbitkan Fatwa
Selasa, 14 Februari 2017 - 15:56 WIB
Ketua MA Sebut Tidak Akan Sembarangan Terbitkan Fatwa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengaku tidak ingin berkomentar banyak mengenai permintaan fatwa MA terkait status pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena dikhawatirkan mengganggu independensi hakim.
"Memang sampai sekarang surat dari mendagri saya belum baca. Tetapi seyogianya di kementerian dalam negeri itu kan ada bagian hukum juga, silakan dibahas," ujar Hatta di Gedung MA, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Hatta mengatakan, pihaknya tidak akan sembarangan mengeluarkan fatwa. Menurutnya, fatwa dikeluarkan secara hati-hati dan mempertimbangkan dampak negatif dan positif dari fatwa yang dikeluarkan tersebut.
Terkait fatwa yang dimintakan Kemendagri, Hatta mengaku berkomitmen sejak awal untuk tidak berpendapat ke publik sebelum membaca secara utuh permintaan fatwa itu.
Lagipula, kata Hatta, Fatwa yang dikeluarkan MA sifatnya tidak mengikat. Dia menilai, fatwa itu bisa diikuti dan bisa tidak, tergantung permintaan dari pemohon fatwa dalam hal ini pemerintah.
"Oleh karena itu memang selama ini kepemimpinan saya lima tahun, fatwa itu saya kurangi. Dalam arti tidak boleh kita terlalu banyak terbitkan fatwa. Karena penerbitan fatwa itu mengurangi independensi hakim dan bisa ditebak oleh pihak-pihak," pungkasnya.
"Memang sampai sekarang surat dari mendagri saya belum baca. Tetapi seyogianya di kementerian dalam negeri itu kan ada bagian hukum juga, silakan dibahas," ujar Hatta di Gedung MA, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Hatta mengatakan, pihaknya tidak akan sembarangan mengeluarkan fatwa. Menurutnya, fatwa dikeluarkan secara hati-hati dan mempertimbangkan dampak negatif dan positif dari fatwa yang dikeluarkan tersebut.
Terkait fatwa yang dimintakan Kemendagri, Hatta mengaku berkomitmen sejak awal untuk tidak berpendapat ke publik sebelum membaca secara utuh permintaan fatwa itu.
Lagipula, kata Hatta, Fatwa yang dikeluarkan MA sifatnya tidak mengikat. Dia menilai, fatwa itu bisa diikuti dan bisa tidak, tergantung permintaan dari pemohon fatwa dalam hal ini pemerintah.
"Oleh karena itu memang selama ini kepemimpinan saya lima tahun, fatwa itu saya kurangi. Dalam arti tidak boleh kita terlalu banyak terbitkan fatwa. Karena penerbitan fatwa itu mengurangi independensi hakim dan bisa ditebak oleh pihak-pihak," pungkasnya.
(kri)
