Tidak Mudah Jadi Pemimpin dan Pendengar Rakyat

JAKARTA - Pilkada serentak kali ini merupakan momen terbaik rakyat untuk memilih kepala daerah. Di sisi lain, buat pasangan calon, menjadi gubernur, bupati, maupun wali kota bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mengemban amanat apalagi mendengar keluhan rakyat. Seorang kepala daerah harus mampu menjadi seorang pemimpin yang memajukan daerah dengan segala potensinya, sekaligus menjadi pendengar yang baik bagi rakyat.

Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo mengatakan, menjadi seorang kepala daerah bukan persoalan yang mudah. Selain memenuhi syarat keterpilihan, seorang kepala daerah juga harus memiliki kecakapan sebagai seorang pemimpin rakyatnya.

Terutama mengatasi berbagai persoalan yang acap muncul di daerah. Salah satunya kebijakan daerah dan pusat yang tidak sinkron dan sering kali kebijakan bertabrakan. Karena itu, seorang kepala daerah harus bisa memahami visi dan misi pemerintahan di atasnya yang diwujudkan dalam RPJP dan RPJM untuk kemudian dituangkan ke dalam visi, misi, dan kebijakan di daerah.

"Yang tidak kalah penting, dia (kepala daerah) harus menguasai betul daerahnya supaya dia punya kreativitas untuk mengisi pembangunan daerah dengan nilai lokalitas yang kuat, tidak keluar dari visi dan misi pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJP dan RPJM. Itu nanti akan tercermin dalam pelayanan publik yang dia sediakan," ungkap Fandi.

Menurutnya, jika seorang kepala daerah tidak mampu memahami kedua tersebut maka dapat dipastikan kepala daerah itu akan mengalami persoalan dalam memimpin. Kepala daerah ideal adalah dia yang memiliki konsep pembangunan yang inline dengan pusat dan daerah di atasnya, memahami dengan baik potensi lokal dan masyarakatnya, mewujudkan perencanaan nasional dan potensi daerah dalam pelayanan publik yang baik, serta memahami peraturan perundang-undangan.

"Sering kali persoalan integritas dan rendahnya pemahaman peraturan perundangan membuat mereka tergelincir ke dalam persoalan," papar politikus Partai Demokrat ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, ada lima tantangan kepala daerah ke depan dalam membangun daerah. Pertama , kepala daerah harus bisa menyelesaikan persoalan birokrasi yang gemuk, pasif, dan tidak kredibel karena berbagai posisi strategis di birokrasi pemda sering kali dijadikan imbalan untuk tim sukses (timses)-nya.

"Dalam hal ini, kepala daerah harus punya visi manajemen pemerintahan yang baik. Dia harus tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki semua persoalan birokrasi yang ada,"kata Lukman.

Kedua, kepala daerah harus memiliki keinginan yang kuat dalam memberantas budaya korupsi di birokrasi, dan itu harus dimulai dari pribadi kepala daerah. Jika kepala daerahnya korup, jangan harap birokrasinya tidak korup.

Ketiga, dalam menjalankan program pembangunan, kepala daerah harus memiliki pemikiran yang sederhana. Cukup selesaikan saja persoalan-persoalan yang ada di daerah masing-masing. "Jangan terlalu berpikir rumit supaya amanah APBD-nya tidak terbuang percuma tanpa adanya perubahan yang mendasar," imbau politikus PKB ini.

Keempat, sambung mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) ini, perlu diingat bahwa masyarakat hari ini membutuhkan pelayanan publik yang baik. Karena itu, kepala daerah harus mampu melakukan reformasi pelayanan publik agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu ada di tengah mereka, dan sudah banyak role model kepala daerah yang telah memberikan pelayanan prima itu. Kelima, kepala daerah harus bekerja secara sungguh-sungguh.

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany mengatakan, kepala daerah yang ideal adalah dia yang menguasai dan memahami daerahnya masingmasing, sehingga bisa tahu apa yang menjadi potensi, kelebihan, dan kekurangannya, serta bagaimana merealisasi janji-janji, visi-misi, dan program yang didengungkan saat kampanye.

Selain itu, menurut Wali Kota Tangerang Selatan ini, kepala daerah juga harus memiliki integritas, kemampuan, profesionalitas, loyalitas, dedikasi, dan memahami regulasi dan ketentuan perundang- undangan. "Yang tidak kalah penting, kepala daerah yang ideal adalah yang mampu mendengar dan berada di tengah-tengah masyarakat. Kita hidup di zaman yang berbeda dengan sebelumnya, bagaimana kami sebagai kepala daerah sudah tidak lagi dilayani, tapi melayani tuntutan masyarakat. Masyarakat sudah sangat luar biasa apalagi dengan pengaruh teknologi, tidak ada jarak bagi kami. Jadi intinya, bagaimana kita harus mendengar, bagaimana kita bisa memutuskan, dan bagaimana kami harus ada di tengah masyarakat," tandas Airin.

Kepala daerah, lanjutnya, juga sebaiknya bisa memahami regulasi dan ketentuan perundangundangan yang berlaku agar tidak terjerat dalam kasus hukum. Karena itu, menurut dia, meski para kepala daerah ini diberikan diskresi oleh presiden dalam membuat kebijakan di daerah, perlu diingat bahwa ada norma dan aturan di atasnya yang tidak boleh dilangkahi. (Kiswondari)